JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengutarakan pihak eksekutif konsisten menempuh bermacam tindakan mitigasi supaya pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak kian menjalar di sektor industri.
"Kami sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan," kata Said Iqbal dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (29/06/2026).
Ia mencontohkan gerakan mitigasi dijalankan pada beberapa perseroan, seperti Grup Yazaki yang sukses meminimalkan rencana perpindahan produksi menuju Vietnam lewat negosiasi bipartit, dengan begitu pengurangan karyawan diarahkan secara bertahap lewat selesainya masa kontrak kerja.
Pemerintah turut mengawal penuntasan kasus PT Pakerin, PT Molex Ayus, sampai beberapa perusahaan lainnya supaya hak-hak kaum pekerja tetap dicukupi.
Lebih jauh, Said Iqbal pun mengutarakan gempuran terhadap sektor usaha sekarang ini bersumber dari perpaduan bermacam elemen, mulai dari pergolakan geopolitik di kawasan Timur Tengah, lesunya daya beli publik, melandainya nilai tukar rupiah, sampai perpindahan investasi ke luar negeri.
Menurut pandangannya, kendala yang dihadapi sektor usaha jauh lebih rumit ketimbang sekadar perkara harga energi.
"Konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas nonsubsidi. Kemudian daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun,” ucapnya.
Di sisi lain, kata Said menyambung, terdapat perpindahan sebagian produksi ke luar negeri serta melemahnya rupiah yang memicu pengeluaran produksi kian membubung.
“Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini," ujar Said Iqbal.
Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro berpandangan harga gas sekadar menjadi salah satu bagian pada susunan pengeluaran produksi industri dengan begitu kurang pas bila dijadikan satu-satunya pemicu merosotnya daya saing maupun meroketnya ancaman PHK.
"Daya saing industri nasional ditentukan oleh sekitar 15 faktor. Cost competitiveness melalui harga gas hanya salah satu komponen. Faktor yang lebih banyak menentukan adalah industrial strategy, market demand, dan resource element," ujar Komaidi.
Komaidi memaparkan, berpatokan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, porsi pengeluaran bahan bakar, meliputi gas, pelumas, serta daya listrik pada susunan pengeluaran input industri berkisar 6,35 persen.
Bagian terbesar bersumber dari bahan baku serta bahan penolong yang porsinya menyentuh 64,60 persen sampai 96,76 persen, bergantung pada rumpun industrinya.
Menurut dia, situasi tersebut memperlihatkan bahwa kendala daya saing industri tidak dapat dirampungkan sekadar lewat penurunan harga gas.
Pemerintah sebaliknya wajib mengokohkan strategi industri, merawat permintaan pasar, meningkatkan efisiensi alur pasokan, serta menjamin kesiapan bahan baku untuk sektor manufaktur.
ReforMiner pun menghimpun tidak semua industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) mempunyai ketergantungan yang pekat atas pengeluaran gas.
Porsi pengeluaran gas pada industri oleokimia sekadar berkisar 3,3 persen, industri sarung tangan karet berkisar 7–14 persen, sementara industri kaca berkisar 16 persen dari keseluruhan pengeluaran produksi.
Oleh sebab itu, Komaidi menilai pemerintah wajib mengkaji bermacam aspek sebelum menetapkan kebijakan harga gas.
Ungkapan tersebut berkaitan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (23/6/2026), yang mengutarakan dewan siap menempuh mitigasi seputar laporan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) atas lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, imbas lonjakan harga gas industri.
Dasco pun menyebutkan segera melangsungkan komunikasi bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) demi mendiskusikan harga gas industri yang melewati kenaikan.