Dorong Optimalisasi Fiskal Daerah Sektor Kehutanan dan Pertambangan
JAKARTA - Upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah tak bisa hanya dilakukan melalui pendekatan lokal semata. Diperlukan sinergi lintas provinsi, terutama bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA), namun masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya secara optimal. Kesadaran inilah yang menjadi semangat utama dalam Rapat Koordinasi Gubernur yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu 09 JULI 2025.
Dalam forum yang mengangkat tema “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam (SDA) untuk Menggali Potensi Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan dan Kehutanan Guna Penguatan Fiskal Daerah”, Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, MM., MH. turut hadir dan menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah dari sektor-sektor strategis tersebut.
Dari Sumber Daya Melimpah Menuju Kemandirian Fiskal
Baca JugaHarga BBM Naik 28 Maret 2026, Daftar Lengkap Terbaru Seluruh Indonesia Hari Ini
Sebagai salah satu provinsi dengan kekayaan SDA yang melimpah, Kalimantan Barat menyimpan potensi besar di sektor pertambangan dan kehutanan. Namun, menurut Ria Norsan, realisasi manfaat ekonomi dari kekayaan tersebut masih belum sepenuhnya maksimal, terutama dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak daerah.
"Kami dari Kalimantan Barat sangat mendukung upaya sinergi ini. Kami ingin mendorong transparansi dan optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pertambangan dan kehutanan, agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kekayaan alam yang ada di wilayahnya," ujar Gubernur Ria Norsan saat ditemui usai rakor berlangsung.
Gagasan tersebut menjadi bagian dari diskusi strategis antarprovinsi penghasil SDA, yang selama ini mengalami tantangan serupa dalam hal pengelolaan fiskal. Di berbagai daerah, kontribusi sektor ekstraktif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum proporsional jika dibandingkan dengan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.
Sinergi Lintas Provinsi: Bukan Sekadar Seremonial
Rapat koordinasi ini bukan sekadar ajang pertemuan formal, melainkan forum yang mempertemukan kepala daerah penghasil SDA untuk menyamakan visi dan menyusun strategi bersama dalam memperjuangkan hak fiskal mereka di tingkat nasional.
Kehadiran Gubernur Ria Norsan dalam forum ini mencerminkan kepedulian Kalimantan Barat terhadap isu keadilan fiskal. Ia menilai bahwa melalui kolaborasi antardaerah penghasil SDA, tekanan terhadap pemerintah pusat untuk melakukan reformasi kebijakan dana bagi hasil akan semakin kuat.
"Melalui sinergi seperti ini, kita bisa satu suara dalam memperjuangkan hak daerah. Kita tidak bicara ego sektoral, tapi bicara masa depan masyarakat daerah penghasil," ungkapnya.
Mendorong Evaluasi Formula Dana Bagi Hasil
Salah satu pokok bahasan penting dalam rapat koordinasi ini adalah perlunya evaluasi menyeluruh terhadap formula penghitungan Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya dari sektor pertambangan dan kehutanan. Sejumlah kepala daerah menyoroti ketidaksesuaian antara volume produksi atau dampak eksploitasi SDA di daerah dengan besaran DBH yang diterima.
Sebagai contoh, daerah-daerah di Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat, selama ini menjadi lokasi utama aktivitas pertambangan dan pembalakan hutan. Namun, nilai transfer DBH yang diterima dinilai masih belum cukup untuk membiayai rehabilitasi lingkungan, infrastruktur dasar, maupun kompensasi sosial.
Menurut Ria Norsan, pemerintah pusat perlu menyusun mekanisme yang lebih adil, di mana daerah penghasil tidak hanya memperoleh porsi lebih besar, tetapi juga mendapatkan dana insentif untuk program keberlanjutan lingkungan.
Tantangan di Lapangan: Ketimpangan dan Transparansi
Selain soal besaran dana, Gubernur Ria Norsan juga menyinggung pentingnya transparansi dalam pelaporan produksi dan penjualan hasil tambang maupun hasil hutan. Ketimpangan informasi antara pusat dan daerah sering menjadi kendala dalam verifikasi jumlah produksi aktual, yang berujung pada potensi kebocoran penerimaan negara maupun daerah.
Dalam forum tersebut, diusulkan pula agar ada akses data produksi yang terbuka bagi pemerintah daerah, serta penggunaan teknologi digital dalam pelaporan dan pelacakan transaksi sektor SDA.
“Kita ingin pastikan tidak ada yang ditutup-tutupi. Data produksi tambang dan hasil hutan harus transparan, agar perhitungannya bisa valid dan DBH-nya akurat,” tegas Norsan.
Harapan: Dari Ketergantungan ke Kemandirian
Langkah Kalimantan Barat untuk aktif dalam forum sinergi ini menunjukkan arah pembangunan yang lebih strategis dan berkelanjutan. Ria Norsan berharap, dalam jangka panjang, daerah-daerah penghasil SDA seperti Kalbar dapat mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan memperkuat basis ekonomi lokal.
Kendati demikian, ia juga mengakui bahwa dukungan regulasi dari pemerintah pusat tetap menjadi faktor kunci. Karena itu, hasil dari rapat koordinasi ini diharapkan dapat dibawa ke forum yang lebih tinggi seperti Rakornas dan pembahasan APBN, agar ada penyesuaian yang berpihak pada daerah.
Jalan Panjang Menuju Keadilan Fiskal
Rapat koordinasi gubernur di Balikpapan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya memperkuat kedaulatan fiskal daerah penghasil sumber daya alam. Di tengah tantangan pengelolaan SDA yang kompleks—dari lingkungan, sosial hingga fiskal—sinergi antardaerah seperti ini menjadi langkah konkret menuju kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Kehadiran Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam forum tersebut bukan hanya menunjukkan keterlibatan aktif Kalbar, tetapi juga menandai komitmen kuat untuk memperjuangkan hak daerah dengan pendekatan kolektif. Karena pada akhirnya, sumber daya alam yang melimpah seharusnya menjadi berkah yang nyata, bukan hanya angka dalam neraca nasional.
Rekomendasi
