Pertambangan Hadapi Tantangan Emisi dari Transportasi Operasional

Pertambangan Hadapi Tantangan Emisi dari Transportasi Operasional

JAKARTA - Peralihan menuju emisi nol bersih atau net zero emission (NZE) semakin mendesak untuk sektor pertambangan di Indonesia. Salah satu tantangan terbesarnya terletak pada transportasi tambang yang masih didominasi kendaraan dan alat berat berbahan bakar fosil. Kendaraan operasional ini menjadi penyumbang emisi signifikan di tengah meningkatnya aktivitas pertambangan nasional, terutama batubara.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, menilai transisi energi di sektor pertambangan tidak mudah diwujudkan karena operasional tambang masih sarat dengan emisi karbon.

“Sangat berat menerapkan upaya NZE di pertambangan. Saat ini pertambangan batu bara berjalan dengan sangat ekspansif, bahkan tiap tahun naik produksi. Sedangkan operasi pertambangan juga masih menjadi sumber emisi besar. Kendaraan dan alat berat masih menggunakan BBM energi fosil yang beremisi tinggi," kata Bisman Bakhtiar.

Baca Juga

Tarif Listrik April Juni 2026 Tetap, Rincian Harga Token PLN Terbaru Lengkap

Tantangan Regulasi dan Transisi Energi

Pemerintah sebenarnya telah menyiapkan langkah-langkah transisi energi, namun implementasinya terhambat oleh lambatnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

“Sudah lebih dari 5 tahun dibahas oleh DPR dan pemerintah, tetapi tidak selesai,” lanjut Bisman.

Kondisi ini membuat target percepatan NZE masih jauh dari harapan. Sementara itu, penggunaan bahan bakar fosil dalam transportasi tambang terus mendorong peningkatan emisi, menuntut adanya inovasi energi bersih agar target 2060 bisa realistis tercapai.

Ketua Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo), Anggawira, menegaskan perlunya langkah nyata dari industri tambang untuk mendukung transisi energi. Menurutnya, reforestasi dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) harus dijadikan strategi jangka panjang.

“Pemerintah perlu memberikan insentif fiskal dan kemudahan perizinan untuk tambang yang mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), reforestasi, atau elektrifikasi alat berat,” ujar Anggawira.

Selain itu, elektrifikasi kendaraan operasional tambang menjadi salah satu solusi paling potensial untuk menekan emisi. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, transisi ini akan membantu menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus mendorong efisiensi biaya energi dalam jangka panjang.

Upaya NZE di sektor pertambangan pada akhirnya membutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan dukungan regulasi yang kuat. Percepatan transformasi transportasi tambang menuju energi bersih dan ramah lingkungan akan menjadi kunci dalam mengurangi emisi sekaligus menjaga keberlanjutan industri.