HKI dan Bappenas Sinergi Percepat Kawasan Industri Nasional

HKI dan Bappenas Sinergi Percepat Kawasan Industri Nasional

JAKARTA - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) memperkuat sinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk mempercepat pengembangan Kawasan Industri Prioritas. 

Sinergi ini bertujuan mendukung implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis kawasan industri, sekaligus memperkuat perencanaan kebijakan industri nasional.

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menekankan bahwa transformasi kawasan industri menjadi kebutuhan mendesak di tengah dinamika ekonomi, geopolitik, teknologi, dan tuntutan keberlanjutan.

Baca Juga

Tarif Listrik April Juni 2026 Tetap, Rincian Harga Token PLN Terbaru Lengkap

Bottleneck Perizinan Jadi Fokus Utama

Salah satu hambatan yang disoroti adalah proses perizinan dasar, terutama Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR). Menurut Ma’ruf, perbedaan interpretasi dan sinkronisasi tata ruang di daerah memengaruhi percepatan kawasan industri.

"Proses yang belum seragam di daerah berdampak pada percepatan Kawasan Industri Prioritas RPJMN dan kawasan berstatus PSN karena perbedaan interpretasi serta sinkronisasi tata ruang yang belum optimal," ungkapnya, Kamis.

MoU dan Pembentukan Tim Pengawal Proyek

Untuk memastikan sinergi berjalan efektif, HKI dan Bappenas menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait penguatan perencanaan kebijakan dan percepatan implementasi kawasan industri prioritas RPJMN 2025–2029. Penandatanganan dilakukan oleh Akhmad Ma’ruf Maulana dan Sekretaris Bappenas, Teni Widuriyanti, di Jakarta.

Selain itu, HKI mengusulkan pembentukan tim bersama HKI, Bappenas, dan kementerian/lembaga teknis. Tim ini akan mengawasi hambatan perizinan dan memastikan eksekusi proyek Kawasan Industri dan PSN berjalan lancar sesuai target.

Target Pertumbuhan Ekonomi dan Sinergi Berkelanjutan

Sinergi HKI dan Bappenas diharapkan menciptakan ekosistem industri yang lebih kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Ma’ruf menekankan pentingnya monitoring, pengurangan hambatan birokrasi, serta masukan berbasis data untuk kebijakan industri.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mendukung langkah HKI. “Bappenas akan mengawal upaya HKI dalam mengurangi hambatan perizinan serta mempercepat implementasi Kawasan Industri Prioritas dan PSN, demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” ujarnya.

Rapat berkala juga direncanakan untuk membahas temuan hambatan di lapangan, memastikan realisasi PSN tidak hanya kuat di sisi kebijakan, tetapi juga nyata dalam implementasi. Melalui langkah ini, target pertumbuhan ekonomi nasional 8% pada 2029 dapat lebih mudah dicapai.

Dorongan Investasi dan Peningkatan Daya Saing

Kolaborasi ini diharapkan memberikan dorongan nyata bagi investasi dan aktivitas industri. HKI menekankan bahwa percepatan eksekusi proyek kawasan industri harus mencakup monitoring di lapangan, sehingga hambatan bottleneck dapat diatasi.

Ma’ruf menambahkan, kawasan industri Indonesia harus semakin terhubung dan kompetitif, memadukan kecepatan pembangunan dengan keberlanjutan, agar PSN berbasis industri dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan.