Massa Gelar Aksi di Bandara Lombok, Tuntut Penambahan Kuota Mitra Transportasi Lokal

Massa Gelar Aksi di Bandara Lombok, Tuntut Penambahan Kuota Mitra Transportasi Lokal

Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Transportasi Lokal Lombok Tengah (Loteng) menggelar aksi di Bandara Internasional Lombok untuk mendesak pemerintah daerah agar memberikan kepastian terkait nasib pelaku transportasi lokal. Aksi ini didukung oleh Yayasan Insan Peduli Umat (YIPU) NTB, yang merasa bahwa aspirasi masyarakat belum mendapatkan tanggapan serius baik dari pihak legislatif maupun eksekutif.

Ketua YIPU NTB, Supardi Yusuf, menyatakan keprihatinannya terhadap keberadaan pelaku transportasi lokal di sekitar bandara yang merasa diabaikan. “Belum ada kejelasan hingga sekarang,” kata Supardi. Ia menjelaskan bahwa massa mencurigai adanya praktik bisnis tidak sehat yang dilakukan oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan pimpinan koperasi. Praktik yang dinilai merugikan ini diduga melibatkan perusahaan transportasi online, seperti Grab dan Gojek, yang lebih banyak merekrut mitra dari luar daerah ketimbang memprioritaskan masyarakat lokal.

Massa menuntut agar mereka dapat direkrut menjadi mitra transportasi bandara dengan prioritas utama kepada masyarakat lokal. Mereka berharap dapat beroperasi di wilayah Bandara Lombok tanpa harus mengeluarkan biaya masuk ke dalam organisasi Grab dan Gojek. “Masyarakat pelaku bisnis transportasi di wilayah Bandara Lombok meminta untuk diakomodir seluruhnya tanpa mengeluarkan biaya masuk di organisasi Grab dan Gojek,” tambah Supardi.

Selain itu, massa meminta pihak berwenang untuk meninjau kembali izin operasional koperasi yang pernah merugikan para pebisnis transportasi lokal di area bandara. Menurut mereka, regulasi yang ada saat ini tidak cukup jelas dan cenderung merugikan masyarakat setempat.

Aksi ini tidak hanya menyuarakan ketidakpuasan terhadap ketidakjelasan regulasi, tetapi juga menyerukan agar pemerintah daerah dan Angkasa Pura lebih selektif dalam memberikan izin kepada koperasi maupun perusahaan yang beroperasi di Bandara Lombok. YIPU NTB mengingatkan agar pemda harus menjamin kenyamanan masyarakat lokal dalam bekerja, dan mendukung mereka agar tidak merasa asing di tanah sendiri. “Pemda seharusnya menjamin kenyamanan dan mendukung warga lokal untuk bisa bekerja di bandara, jangan sampai masyarakat sendiri justru menjadi tamu di daerahnya,” tegas Supardi.

Dengan desakan ini, masyarakat berharap adanya perubahan konkret yang bisa mendukung peningkatan partisipasi lokal dalam sektor transportasi di Bandara Lombok. Masyarakat lokal menginginkan akses yang lebih adil dan merata dalam dunia usaha, khususnya di bidang transportasi bandar udara.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dan pengelola bandara dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil. Respon yang tepat dan cepat dari pihak-pihak terkait diharapkan bisa meredam ketidakpuasan dan menciptakan harmonisasi antara pelaku usaha lokal dan kebijakan pemerintah.

Aksi massa dan tuntutan mereka ini menjadi sorotan penting yang mengingatkan pemerintah untuk lebih memperhatikan aspirasi warganya. Terlebih, hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan ekonomi lokal yang bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat sekitar bandara.

Dengan perkembangan tersebut, diharapkan akan ada langkah konkret dari pemerintah dan pengelola bandara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Aksi massa di Bandara Lombok ini menjadi refleksi penting akan kebutuhan mendesak untuk dukungan lebih besar terhadap pelaku usaha lokal di tengah persaingan dengan perusahaan besar.