KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Tol Trans Sumatra oleh PT Hutama Karya

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Tol Trans Sumatra oleh PT Hutama Karya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menguak dugaan praktik korupsi yang melibatkan BUMN PT Hutama Karya (Persero) dalam proyek pengadaan lahan untuk pembangunan Tol Trans Sumatra. Fokus penelusuran KPK saat ini adalah transaksi pengadaan lahan di sekitar jalan tol tersebut untuk anggaran tahun 2018-2020.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkap bahwa pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi kunci yang diyakini memiliki informasi penting terkait kasus ini. "Penyidik mendalami terkait dengan proses transaksi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahun Anggaran 2018-2020," ujar Tessa melalui keterangan tertulis yang dipublikasikan pada Selasa, 7 Januari 2025.

Sebanyak sepuluh saksi telah dimintai keterangan untuk mengungkap lebih lanjut praktik korupsi ini. Tessa hanya menyebutkan inisial dari para saksi tersebut, yaitu ESA, AY, AF, AR, NA, M, AFS, BP, BPR, dan S. Di antara mereka, salah satu nama yang mencuat adalah mantan Direktur PT Hutama Karya (Persero), Bintang Perbowo.

Meski demikian, Tessa belum bersedia merinci jawaban para saksi tersebut kepada publik dengan dalih masih dalam tahap penyelidikan. Ia mengatakan, semua informasi yang diperoleh penyidik sudah dicatat dalam berita acara pemeriksaan dan akan diungkap saat proses persidangan nanti. "Yang jelas, lahan itu dibayarkan oleh Hutama Karya," tegasnya.

Prosedur pengeluaran dana di PT Hutama Karya untuk pengadaan lahan tersebut juga menjadi salah satu titik fokus investigasi KPK. Tessa mengungkapkan bahwa penyidik ingin memastikan apakah prosedur keuangan yang dijalankan oleh perusahaan BUMN ini sesuai aturan atau malah menyimpang dari ketentuan yang berlaku. "Serta (didalami) prosedur pengeluaran uang di PT HK untuk pengadaan lahan tersebut," tambah Tessa.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK telah melakukan penyitaan terhadap 54 bidang tanah yang diduga terkait dengan praktik rasuah tersebut. Nilai total dari aset-aset ini diperkirakan mencapai Rp150 miliar. Langkah ini menjadi indikasi serius bahwa kerugian negara ditaksir mencapai nominal yang cukup signifikannya.

Kasus ini bermula dari temuan KPK yang mendeteksi adanya potensi kerugian negara akibat transaksi yang mencurigakan dalam proses pengadaan lahan tersebut. Adanya indikasi kehilangan dana negara sebesar miliaran rupiah memicu KPK untuk melakukan penyelidikan lebih dalam dan memutuskan untuk memanggil para saksi terkait kasus ini.

“KPK terus memperkuat komitmennya dalam memberantas korupsi terutama yang melibatkan proyek-proyek infrastruktur yang mengandalkan APBN dan APBD,” kata juru bicara KPK, menandaskan betapa pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk menjaga integritas pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Dugaan korupsi di tubuh Hutama Karya ini membuka tabir pentingnya pengawasan ketat serta transparansi dalam proyek pembangunan strategis yang menggunakan uang negara. Ke depan, proses hukum yang ditempuh diharapkan dapat memberikan ketegasan dalam arti penegakan hukum guna memastikan akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat.

Sementara itu, KPK belum merinci lebih lanjut langkah-langkah hukum yang akan diambil terhadap para saksi maupun pihak-pihak terkait lainnya. Namun, lembaga anti-rasuah ini berjanji untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas agar memberikan efek jera serta pelajaran berharga bagi para pelaku lainnya.

Lebih lanjut, KPK juga mengumumkan adanya penyidikan baru terhadap kasus ini, sembari menegaskan bahwa pengusutan ini adalah bagian dari upaya lebih luas untuk membersihkan praktik rasuah dari proyek-proyek besar yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui infrastruktur yang memadai.

Tidak hanya berfokus pada kasus-kasus korupsi di bidang infrastruktur, KPK juga berupaya menumpas tindak pidana korupsi pada sektor lainnya, termasuk pengadaan barang dan jasa serta pelayanan publik. Semua ini adalah bagian dari upaya KPK untuk menegakkan hukum dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kasus ini menjadi pengingat betapa pentingnya pengawasan yang lebih baik terhadap semua pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan, terutama ketika dana publik digunakan untuk pembiayaan. Di sisi lain, bagi pihak pemerintah dan BUMN sendiri, kasus seperti ini harus menjadi pelajaran penting dalam hal menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proyek agar praktik semacam ini tidak kembali terjadi.