Bank Indonesia dan TPID Sulut Gelar High Level Meeting, Bahas Strategi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Ekonomi

Bank Indonesia dan TPID Sulut Gelar High Level Meeting, Bahas Strategi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Ekonomi

Jakarta – Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sulawesi Utara mengadakan pertemuan tingkat tinggi pertama tahun ini. High Level Meeting (HLM) yang digelar pada awal 2025 ini membahas strategi krusial untuk menghadapi tantangan inflasi yang diperkirakan meningkat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri. Tak hanya itu, percepatan digitalisasi ekonomi di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara juga menjadi fokus utama dalam agenda tersebut.

Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara, Andry Prasmuko, menjelaskan bahwa sepanjang 2024, perekonomian Sulawesi Utara menunjukkan kinerja yang solid. Provinsi ini berhasil meraih penghargaan Champions TP2DD 2024 untuk kategori "Digital", menandakan upaya digitalisasi yang mulus dan terkoordinasi dengan baik. Namun, Andry mengingatkan bahwa tantangan besar mengintai di awal 2025, terutama terkait dengan potensi kenaikan inflasi yang sering mendahului masa Ramadhan dan Idul Fitri, Rabu, 22 Januari 2025.

"Historisnya, inflasi selama periode HBKN cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahunan, khususnya pada komoditas pangan," ungkap Andry Prasmuko. Ia menambahkan bahwa tantangan distribusi di daerah yang terdiri dari banyak pulau menjadi perhatian utama, mengingat faktor logistik dapat memperburuk situasi harga komoditas tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten/kota juga dibahas, terutama mengenai akses distribusi barang yang kerap menghambat stabilitas harga. Untuk menanggulangi persoalan ini, lima langkah strategis dirumuskan guna menjaga stabilitas inflasi dan memastikan persediaan barang tetap mencukupi. Langkah-langkah tersebut mencakup:

1. Mengidentifikasi potensi peningkatan konsumsi di masyarakat selama periode HBKN.
2. Melakukan inspeksi mendadak (sidak) pasar secara berkala guna meninjau ketersediaan dan harga komoditas.
3. Menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk memastikan masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau.
4. Mengoptimalkan jalur distribusi, terutama ke daerah-daerah terpencil dan kepulauan, untuk menjamin kelancaran pasokan barang.
5. Mencermati perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang kerap terjadi selama masa liburan keagamaan.

Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk mempercepat digitalisasi transaksi melalui penggunaan kanal-kanal seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI). Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penerimaan pajak dan retribusi daerah, sehingga mendukung pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan di Sulawesi Utara.

Pertemuan tingkat tinggi ini ditutup dengan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung elektronifikasi retribusi daerah, seperti RSUD dan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah. Langkah-langkah ini menjadi bukti konkret bahwa digitalisasi merupakan kunci utama untuk mencapai pembangunan ekonomi yang lebih efisien dan terintegrasi.

Untuk memastikan strategi pengendalian inflasi dan digitalisasi ekonomi dapat berjalan dengan baik, sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sangat dibutuhkan. HLM ini menjadi langkah awal dari rangkaian upaya yang akan dilakukan sepanjang tahun untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan memastikan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara tetap terjaga.

Dengan dukungan semua pihak, BI dan TPID optimis bahwa tantangan inflasi dan kebutuhan digitalisasi ekonomi dapat diatasi dengan baik. Upaya ini sekaligus menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi yang lebih tangguh dan siap menghadapi dinamika global yang terus berkembang.