Ketua DPRD Kutim Temui Petani di Cipta Graha, Tegaskan DPRD Bukan Sekadar "Stempel" Kebijakan

Ketua DPRD Kutim Temui Petani di Cipta Graha, Tegaskan DPRD Bukan Sekadar "Stempel" Kebijakan

JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menegaskan bahwa peran legislatif tidak boleh hanya sebatas mengesahkan anggaran, melainkan harus aktif dalam pengawasan kebijakan dan menjadi jembatan aspirasi rakyat. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Cipta Graha, Kecamatan Kaubun.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari safari legislatif yang telah digelar selama sepekan terakhir oleh DPRD Kutim, dengan tujuan utama menyerap aspirasi warga dan meninjau langsung berbagai persoalan di lapangan, terutama sektor pertanian. Jimmi secara khusus berdialog dengan para anggota Kelompok Tani “Cipta Graha” yang bernaung di bawah Gerakan Masyarakat Hebat (Gemah) Kutim.

“Bukan hanya panennya yang harus berhasil, tapi sistemnya juga harus kuat. Distribusi, permodalan, sampai akses pasar harus dipastikan berjalan,” tegas Jimmi dalam pertemuan bersama para petani, sebagaimana dilaporkan dalam keterangan resmi DPRD Kutim.

Baca Juga

PT Sinar Terang Mandiri Tbk Catat Pertumbuhan Pendapatan dan Aset Sepanjang Tahun 2025

Turut mendampingi dalam kunjungan ini, Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan (P2EP) Bappeda Kutim, Marhadin, yang juga mencatat sejumlah masukan dan persoalan dari warga petani untuk ditindaklanjuti secara lintas sektor.

DPRD Kutim Didorong Lebih Aktif dalam Pengawasan Kebijakan

Dalam dialog tersebut, Jimmi menekankan pentingnya fungsi DPRD sebagai lembaga kontrol dan pengawasan kebijakan, bukan hanya sebagai lembaga pengesah anggaran semata. Ia menyebut pendekatan turun langsung ke lapangan merupakan cara paling efektif untuk memahami situasi riil masyarakat.

“DPRD tidak boleh hanya jadi stempel. Kita harus jadi bagian dari denyut perubahan. Kita harus hadir dan ikut bekerja untuk memastikan kebijakan betul-betul menyentuh rakyat,” ujarnya.

Kunjungan Jimmi ke Cipta Graha menjadi yang kelima dalam rangkaian safari legislatif. Sebelumnya, ia telah menyambangi sejumlah kecamatan seperti Rantau Pulung, Teluk Pandan, Sangatta Selatan, dan Kaliorang, dengan fokus yang sama: memastikan pembangunan berjalan dan keluhan masyarakat terserap dengan baik.

Soroti Program Pertanian dan Gerakan Desa Mandiri

Jimmi juga memberikan perhatian khusus terhadap Gerakan Gemah Kutim, yang menurutnya menjadi contoh konkret sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam membangun ekonomi berbasis desa. Melalui sektor pertanian, peternakan, dan pengelolaan hasil bumi lokal, Gemah Kutim dinilai berhasil mendorong semangat kemandirian desa.

"Melalui sektor pertanian, peternakan, dan pengelolaan hasil bumi lokal, Gemah Kutim mendorong kemandirian desa. Ini seharusnya jadi contoh untuk wilayah lain," kata Jimmi.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program ARMY (Akselerasi Rural Mandiri dan Yakin) yang selama ini digulirkan di sektor pertanian. Menurutnya, program tersebut berada di jalur yang tepat, namun membutuhkan penguatan dari sisi infrastruktur, peningkatan kualitas SDM petani, dan akses permodalan yang memadai.

“Program ARMY sudah bagus, tapi perlu dipastikan petani bisa akses modal, pasar, dan teknologi dengan lebih mudah. Pelatihan dan pendampingan juga harus terus berjalan,” imbuhnya.

Aspirasi Petani Dicatat untuk Perencanaan Pembangunan

Dalam sesi tanya jawab dengan petani, sejumlah keluhan disampaikan, seperti kesulitan distribusi hasil panen, keterbatasan alat pertanian, hingga akses yang minim ke pasar dan lembaga keuangan. Kelompok Tani Cipta Graha berharap ada dukungan konkret dari pemerintah, tidak hanya dalam bentuk subsidi, tapi juga pembinaan berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, Jimmi memastikan bahwa setiap masukan yang diterima akan dibawa dalam forum pembahasan anggaran dan program pembangunan Kutim ke depan.

“Kami di DPRD punya kewenangan untuk mengawal anggaran dan kebijakan. Saya pastikan semua yang disampaikan hari ini akan kami perjuangkan di meja legislatif,” ujar politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.