JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur Malaysia memperkokoh langkah proteksi bagi pelaut Indonesia, khususnya di kawasan perbatasan antara Batam, Kepulauan Riau (Kepri) dan wilayah perairan Malaysia.
Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur Sindu Rahayu mengutarakan bahwa Malaysia hingga kini tetap menjadi salah satu negara tujuan utama bagi para pelaut Indonesia akibat tingginya permintaan tenaga kerja pada sektor pelayaran dan maritim.
“Malaysia merupakan salah satu negara tujuan kerja utama untuk pelaut Indonesia, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan persoalan untuk hak kewajiban pelaut dan keselamatan kerja,” kata Sindu Rahayu di Batam, Kamis (16/07/2026).
Di samping itu, Sindu Rahayu menyampaikan bahwa kerap ditemui armada kapal berbendera Indonesia yang berlayar masuk ke wilayah laut Malaysia, namun masih belum melengkapi persyaratan keselamatan maupun aspek administratif.
Oleh karena itu, pihak KBRI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub memprakarsai agenda lokakarya demi menyalurkan edukasi seputar keselamatan berlayar, kepatuhan atas regulasi maritim, sekaligus pencegahan kendala kapal di area perbatasan Indonesia-Malaysia seperti halnya di Batam.
Sindu Rahayu memproyeksikan lokakarya ini dapat memacu kepedulian para peserta terhadap keselamatan kerja serta kepatuhan atas regulasi maritim, sekaligus memetakan aspek-aspek yang berisiko memicu kendala atau aksi penahanan kapal Indonesia di Malaysia.
Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Kemenhub Samsuddin mengutarakan bahwa agenda ini diproyeksikan dapat menjadi rujukan dalam mengoptimalkan perlindungan bagi para pelaut Indonesia yang berprofesi di luar negeri, tidak sebatas di Malaysia melainkan juga di belahan negara lainnya.
"Fokus workshop ini adalah perlindungan awak kapal. Bukan hanya di Malaysia, tetapi juga bagi pelaut Indonesia yang bekerja di berbagai negara. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan ingin memastikan perlindungan diberikan sejak sebelum keberangkatan hingga selama mereka bekerja," ujarnya.
Samsuddin mengonfirmasi bahwa sampai saat ini pihak pemerintah masih menampung bermacam aduan dari para kru kapal maupun asosiasi kepelautan seputar hambatan yang dihadapi oleh para pelaut Indonesia di kancah internasional.
Menurut Samsuddin, perlindungan tersebut diawali dengan menjamin para pelaut bertolak lewat mekanisme formal, memanfaatkan rute yang legal, serta melalui korporasi penyalur atau manning agency yang telah mengantongi izin resmi.
Sementara itu, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam Takwim M Masuku memaparkan perihal posisi strategis wilayah Batam yang berbatasan secara langsung dengan negara Malaysia.
“Berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, Batam memiliki posisi yang strategis dalam mendukung kelancaran transportasi laut, pelayanan kapal dan perlindungan terhadap pelaut Indonesia,” katanya.
Takwim M Masuku berharap agenda workshop ini mampu bertransformasi menjadi wadah yang produktif demi mempererat komunikasi antar-pemangku kepentingan sekaligus membenahi kualitas pelayanan di sektor perkapalan.
"Kedekatan geografis dan tingginya aktivitas pelayaran di wilayah Batam menjadikan perlindungan pelaut serta pencegahan permasalahan kapal sebagai isu yang krusial. Kami menyambut baik workshop ini sebagai upaya bersama antara negara tetangga," katanya.