Minggu, 22 Maret 2026

Pemerintah Pastikan Bonus Hari Raya 2026 untuk Ojol dan Kurir Online Lebih Adil dan Transparan

Pemerintah Pastikan Bonus Hari Raya 2026 untuk Ojol dan Kurir Online Lebih Adil dan Transparan
Pemerintah Pastikan Bonus Hari Raya 2026 untuk Ojol dan Kurir Online Lebih Adil dan Transparan

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online akan kembali diberikan pada tahun 2026. Kepastian ini disampaikan setelah Kemnaker melakukan komunikasi langsung dengan perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi dan logistik digital.

"Kita sudah lakukan diskusi, alhamdulillah respon mereka baik dan mereka komitmen," ujar Yassierli di kantornya, Rabu, 25 Februari 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga perlindungan pekerja platform menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.

BHR menjadi perhatian khusus karena pekerja platform seringkali tidak memiliki kepastian hak keuangan yang sama dengan pekerja formal. Pemerintah berupaya memberikan perlindungan agar kesejahteraan mereka lebih terjamin.

Baca Juga

PT Sinar Terang Mandiri Tbk Catat Pertumbuhan Pendapatan dan Aset Sepanjang Tahun 2025

Regulasi dan Payung Hukum BHR

Yassierli menyebut saat ini Kemnaker tengah berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara untuk menyusun payung hukum pemberian BHR. Namun, bentuk regulasi resmi belum dirinci dan akan diumumkan bersamaan dengan regulasi terkait Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja formal.

"Tapi kemungkinan ada THR, dan kita berharap nilainya lebih baik," ungkap Yassierli. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam proses penyaluran BHR bagi pekerja platform.

Koordinasi ini menjadi langkah penting agar BHR bagi pekerja digital memiliki mekanisme jelas dan tidak menimbulkan sengketa di lapangan. Dengan payung hukum, perusahaan aplikasi dapat menyalurkan BHR secara terstruktur dan tepat sasaran.

Aspirasi dan Harapan Pekerja Platform

Sebelumnya, Yassierli menerima audiensi Aliansi Forum Rembug Pekerja Platform yang terdiri dari pengemudi ojol dan kurir online di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026. Dalam pertemuan itu, para pekerja menyampaikan tiga aspirasi utama terkait keadilan dan transparansi dalam ekosistem kerja platform.

Pertama, mereka berharap BHR dihitung berdasarkan pendapatan selama satu tahun terakhir. Pekerja juga meminta agar nominal BHR lebih besar serta menjangkau lebih banyak penerima.

Kedua, pekerja ingin adanya kejelasan mekanisme penyaluran BHR melalui sistem digital yang transparan. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan pembayaran dan memastikan semua penerima sesuai data resmi.

Ketiga, pekerja berharap pemerintah memfasilitasi dialog berkala dengan perusahaan platform untuk meninjau dan menyesuaikan kebijakan BHR. Dengan demikian, permasalahan dan masukan pekerja dapat langsung ditindaklanjuti tanpa menimbulkan konflik.

Upaya Pemerintah dalam Menjaga Kesejahteraan

Yassierli menekankan bahwa pemberian BHR bagi pekerja platform merupakan bentuk perlindungan sosial yang setara dengan pekerja formal. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah menciptakan ekosistem kerja digital yang adil dan berkelanjutan.

“Para pekerja juga berharap BHR secara nominal lebih besar serta menjangkau penerima yang lebih luas,” kata Yassierli. Dengan dukungan regulasi dan mekanisme yang jelas, pemerintah berharap kesejahteraan pekerja platform meningkat dan meminimalkan kesenjangan dengan pekerja formal.

Selain itu, pemerintah terus memantau implementasi BHR agar tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan aspirasi pekerja. Sinergi antara Kemnaker, perusahaan platform, dan pekerja menjadi kunci keberhasilan program ini.

Upaya ini juga membuka peluang bagi pekerja digital untuk merencanakan keuangan menjelang Idulfitri 2026. Kepastian BHR diharapkan mendorong stabilitas ekonomi pekerja platform dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap regulasi pemerintah.

Program ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menyejahterakan seluruh pekerja, termasuk yang berada di sektor ekonomi digital. Implementasi yang transparan akan memastikan hak pekerja terpenuhi sekaligus mendorong pertumbuhan industri platform yang sehat.

Nathasya Zallianty

Nathasya Zallianty

variabisnis.com adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.

Rekomendasi

Berita Lainnya

Deretan Rumah Subsidi di Kabupaten Buleleng Bali yang Bisa Dibeli Hanya Rp 185 Juta

Deretan Rumah Subsidi di Kabupaten Buleleng Bali yang Bisa Dibeli Hanya Rp 185 Juta

Strategi PLN EPI Maksimalkan Distribusi Cangkang Sawit untuk Ketahanan Energi Nasional Tahun 2026

Strategi PLN EPI Maksimalkan Distribusi Cangkang Sawit untuk Ketahanan Energi Nasional Tahun 2026

Kao, Apical, dan Asian Agri Luncurkan Program SMILE Tingkatkan Kesejahteraan Petani Sawit

Kao, Apical, dan Asian Agri Luncurkan Program SMILE Tingkatkan Kesejahteraan Petani Sawit

Update Lengkap Harga BBM Pertamina Terbaru Seluruh Indonesia Per 16 Maret 2026

Update Lengkap Harga BBM Pertamina Terbaru Seluruh Indonesia Per 16 Maret 2026

Daftar Lengkap Harga BBM Non Subsidi dan Subsidi Seluruh SPBU Indonesia Per Maret 2026

Daftar Lengkap Harga BBM Non Subsidi dan Subsidi Seluruh SPBU Indonesia Per Maret 2026