Gapki Dorong Program Peremajaan Sawit Rakyat Wajib Demi Antisipasi Kebutuhan B50

Gapki Dorong Program Peremajaan Sawit Rakyat Wajib Demi Antisipasi Kebutuhan B50

JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengusulkan agar program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bersifat wajib untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit. Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menilai kebijakan mandatory PSR akan memberikan manfaat signifikan bagi petani dalam jangka panjang.

Menurut Eddy, dengan melakukan peremajaan, produktivitas kebun sawit bisa meningkat drastis dari 10 ton TBS per hektare per tahun menjadi sekitar 20 ton. Peningkatan ini diperkirakan mulai terlihat lima tahun setelah penanaman ulang dilakukan.

Dukungan Pembiayaan untuk Petani

Baca Juga

PT Sinar Terang Mandiri Tbk Catat Pertumbuhan Pendapatan dan Aset Sepanjang Tahun 2025

Eddy menekankan pentingnya dukungan pembiayaan agar petani bersedia menebang pohon sawit tua dan menanam ulang. Selama masa tunggu tanaman baru berproduksi, petani kehilangan sumber pendapatan sehingga insentif finansial sangat dibutuhkan.

Gapki tengah mempertimbangkan berbagai sumber dana, termasuk kemungkinan dari pungutan ekspor, untuk mendukung program PSR. Hal ini dianggap strategis agar proses replanting tidak memberatkan petani.

Kebutuhan CPO Meningkat Seiring B50

Permintaan crude palm oil (CPO) diperkirakan melonjak seiring rencana pemerintah meningkatkan mandat biodiesel menjadi B50. Gapki memperkirakan kebutuhan CPO untuk B50 mencapai sekitar 16 juta ton, jauh lebih tinggi dibanding B40 yang mencapai 11 juta ton.

Namun, Eddy mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menaikkan mandatory biodiesel, termasuk wacana menuju B60. Kesiapan industri biodiesel dan uji teknis bahan bakar harus dipastikan agar tidak menimbulkan masalah teknis di lapangan.

Potensi Dampak pada Ekspor dan Produksi

Peningkatan mandatory biodiesel berpotensi menekan ekspor sawit jika tidak diimbangi dengan peningkatan produksi. Eddy menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik untuk biodiesel dan pasar ekspor.

Menurut Gapki, biaya biodiesel berasal dari pungutan ekspor sehingga program ini tidak membebani APBN. Namun, strategi pengelolaan produksi harus cermat agar tidak merugikan sektor ekspor.

Program Pendukung untuk Meningkatkan Produktivitas

Gapki juga menjalankan program introduksi serangga penyerbuk dari Tanzania dan pengembangan sumber daya genetik baru dari Zambia. Pelepasan serangga penyerbuk dijadwalkan setelah Lebaran 2026 dan diharapkan meningkatkan produktivitas kebun sawit sekitar 10–15%.

Dengan sumber daya genetik baru, produksi TBS per hektare bisa meningkat hingga dua kali lipat. Eddy menilai langkah-langkah ini akan membantu petani mendapatkan hasil maksimal dari kebun sawit yang sudah diremajakan.

Kendala Implementasi PSR

Salah satu kendala utama PSR adalah keengganan petani menebang pohon sawit tua yang masih menghasilkan. Kondisi ini diperparah ketika harga TBS sedang tinggi sehingga petani merasa rugi jika harus menebang tanaman mereka.

Gapki menilai, solusi terbaik adalah memberikan insentif finansial dan dukungan teknis agar petani terdorong melakukan replanting. Dengan demikian, program PSR dapat berjalan optimal dan produksi sawit nasional meningkat secara signifikan.

Harapan Gapki untuk Masa Depan Sawit Nasional

Eddy berharap program PSR yang wajib dapat meningkatkan produktivitas sawit nasional sekaligus memenuhi kebutuhan biodiesel. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan petani menjadi kunci agar program ini berjalan lancar.

Peningkatan kapasitas produksi juga penting untuk menjaga posisi Indonesia sebagai produsen sawit utama dunia. Dengan produktivitas yang lebih tinggi, tantangan peningkatan mandat biodiesel maupun tekanan ekspor dapat diatasi secara bersamaan.