Benahi Subsidi Listrik Bocor, Pemerintah Gunakan Sistem AI

Pemerintah mulai mengevaluasi subsidi listrik ke kelompok masyarakat [FOTO : NET]

JAKARTA — Pihak berwenang mengawali langkah peninjauan kembali penyaluran subsidi listrik bagi golongan warga yang tidak layak menerima dengan memanfaatkan sistem kecerdasan buatan (AI), dengan tujuan agar distribusi bantuan tersebut bisa lebih akurat.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengabarkan bahwa temuan dari peninjauan pemerintah menunjukkan kurang lebih 62,9% dana subsidi energi justru dinikmati oleh kalangan masyarakat yang semestinya tidak masuk kriteria penerima bantuan.

Presentasi tersebut menjadi sebuah peringatan serius bagi negara. Berbekal pagu anggaran subsidi energi yang menyentuh angka di atas Rp300 triliun tiap tahunnya, kekeliruan target ini mengindikasikan adanya ratusan triliun rupiah yang berisiko tidak memberikan dampak optimal bagi penduduk miskin dan rentan.

Baca Juga

Gus Ipul: Perubahan Desil Penerima KIP Kuliah Bisa Dimutakhirkan

Oleh sebab itu, setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Area Istana Kepresidenan pada Selasa (9/6/2026), Luhut menegaskan bahwa pembenahan regulasi subsidi kini sudah melangkah ke arah yang makin nyata.

Menurut pemaparannya, pihak eksekutif sudah merancang mekanisme baru yang berbasis pada digitalisasi serta kecerdasan buatan (AI) guna menjamin bantuan sosial ini benar-benar menyasar pihak yang tepat.

"Sudah. Jadi nanti semua dengan digital itu, berbasis digital, eh digital berbasis AI itu, itu sudah kita teliti dan akan saya kira sangat anu, sangat targeted betul-betul," kata Luhut.

Ungkapan tersebut menandakan adanya pergeseran strategi dari pemerintah dalam tata kelola bantuan. 

Apabila pada masa lalu insentif dialokasikan lewat barang atau pasokan komoditas yang dikonsumsi oleh warga, ke depannya pihak berwenang berniat mengubahnya menjadi bantuan langsung yang melekat pada personal penerima manfaat.

Pola pikirnya cukup mendasar. Sewaktu subsidi disalurkan pada jenis komoditas tertentu layaknya listrik ataupun bahan bakar minyak (BBM), setiap individu yang memakai komoditas tersebut berpeluang mencicipi fasilitas subsidi, tak terkecuali kalangan yang sebetulnya memiliki kemampuan finansial untuk membayar harga normal.

Sebaliknya, andai instrumen bantuan diserahkan langsung ke individu mengacu pada basis data sosial ekonomi yang valid, maka hanya warga yang lolos kualifikasi saja yang bakal memperoleh manfaat tersebut.

Dari kacamata anggaran negara, transformasi operasional ini dinilai mampu menciptakan penghematan kas yang terbilang masif.

Membangun Sistem Baru Berbasis Data Tunggal

Restrukturisasi sistem subsidi yang tengah dimatangkan oleh pihak berwenang tidak berjalan secara terpisah. 

Agenda ini merupakan bagian dari eksekusi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Melalui payung hukum tersebut, kementerian berusaha menyatukan bermacam pusat data yang selama ini terpisah di berbagai instansi dan lembaga negara.

Luhut menerangkan bahwa pembaruan mekanisme subsidi akan menempatkan DTSEN sebagai pilar utama dalam menetapkan siapa saja yang berhak menerima. 

Pusat data itu kelak bakal diintegrasikan dengan beraneka wadah digital milik negara, mulai dari Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos), sistem kartu identitas digital, hingga instrumen verifikasi biometrik.

"Seluruh sistem integrasi ini, mulai dari Portal Perlinsos hingga verifikasi biometrik, menggunakan GovTech yang dirancang sendiri oleh anak-anak muda Indonesia," ujar Luhut.

Pihak otoritas menaruh harapan besar bahwa penyatuan sistem ini dapat menyelesaikan kendala berkepanjangan yang kerap muncul pada distribusi bantuan sosial maupun subsidi. 

Persoalan itu meliputi pencatatan ganda, identitas fiktif, penerima yang status kelayakannya sudah gugur, hingga warga prasejahtera yang justru terlewat dari daftar.

Dalam konsep kebijakan umum, kendala tersebut dipetakan sebagai inclusion error dan exclusion error. 

Kondisi inclusion error terjadi sewaktu individu yang tidak memenuhi syarat justru kebagian dana bantuan. Di sisi lain, exclusion error mengacu pada kondisi ketika penduduk yang membutuhkan justru luput dari jangkauan bantuan.

Kendala mendasar inilah yang diklaim pemerintah bakal diselesaikan lewat optimalisasi perangkat teknologi modern.

Teknologi Harus Membantu Akurasi dan Kecepatan

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai pemanfaatan instrumen digital beserta AI merupakan solusi praktis guna membenahi dua kendala operasional sekaligus, yaitu tingkat presisi dan ritme kerja.

Menurut pandangannya, esensi dari pembaruan skema subsidi ini sejatinya bukan perkara baru. Sejak lama pemerintah konsisten berupaya menyempurnakan sasaran objek penerima instrumen bantuan. 

Kendati demikian, lompatan teknologi di masa sekarang membuka jalan yang lebih lapang demi merealisasikan target tersebut.

"Prinsip dasarnya kan begini. Pertama, ingin agar subsidi itu akurat. Jangan sampai orang yang harusnya tidak berhak, malah dapat. Sebaliknya orang yang berhak nggak dapat. Yang disebut sebagai exclusion dan inclusion error itu," kata Qodari.

Menurut argumennya, pemanfaatan teknologi informasi serta AI diproyeksikan mampu menyokong jajaran birokrasi dalam memetakan target penerima insentif secara lebih mendalam.

"Nah, diharapkan agar information technology, bahkan artificial intelligence bisa berperan di situ," kata Qodari.

Bukan cuma tingkat presisi, Qodari pun menggarisbawahi poin kecepatan penanganan. Pada realitas lapangan, alur verifikasi sekaligus peremajaan basis data penerima dana sering kali memakan durasi yang panjang, sehingga memicu ketidaksesuaian antara fakta riil di masyarakat dengan catatan administrasi negara.

"Selain akurasi, problem berikutnya kan adalah kecepatan. Nah teknologi juga tentunya bisa berperan di situ," ucapnya.

Walau begitu, Qodari mengingatkan bahwa instrumen teknologi sekadar alat bantu semata. Esensi utamanya tetap tidak bergeser, yakni menjamin dana subsidi murni mengalir ke kelompok yang memang memerlukan.

"Tapi kalau prinsip dasar itu kan sudah dari dulu diusahakan. Dan mudah-mudahan dengan bantuan teknologi bisa berjalan dengan lebih baik," tandas Qodari.

Bukan Jawaban untuk Semua Persoalan

Kendati memberikan dukungan terhadap program digitalisasi, deretan pakar ekonomi memberikan catatan bahwa keterlibatan AI tidak serta-merta mengurai seluruh benang kusut dalam urusan subsidi.

Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF Muhammad Rizal Taufikurahman berpendapat bahwa kendala terbesar dalam tata kelola subsidi energi selama ini bukan dipicu oleh keterbatasan aspek teknologi, melainkan bersumber pada mutu data serta kualitas manajemen.

"Digitalisasi dan pemanfaatan AI memang dapat meningkatkan akurasi penyaluran subsidi energi, tetapi teknologi bukan solusi atas persoalan yang bersifat struktural," ucapnya kepada Bisnis, Rabu (10/6/2026).

Mengacu pada analisis Rizal, potret lapangan yang menunjukkan 62,9% subsidi energi dinikmati oleh kalangan berada mengindikasikan adanya celah yang besar pada proses penyaringan penerima.

"Persoalan utamanya terletak pada kualitas basis data, mekanisme pembaruan data, dan tata kelola yang selama ini masih menyisakan inclusion error dan exclusion error," katanya.

Dalam pemikirannya, sistem AI hanya akan menelurkan output keputusan yang berkualitas andai disuplai dengan data yang bermutu tinggi pula. 

Doktrin yang berlaku pada ranah kecerdasan buatan adalah garbage in, garbage out. Manakala data yang dipasok keliru, maka formula rekomendasi yang dikeluarkan sistem pun otomatis menyimpang.

Oleh karena itu, kesuksesan pembaruan skema subsidi tidak melulu bersandar pada level kecanggihan perangkat teknologi, melainkan bertumpu pada mutu pengelolaan data serta keterbukaan birokrasi.

"AI hanya akan menghasilkan kebijakan yang baik jika didukung data yang akurat dan tata kelola yang transparan," katanya.

Di skala global, pembenahan tata kelola subsidi energi jamak difokuskan pada pergeseran pola pikir: dari semula menyubsidi jenis barang beralih menuju menyubsidi subjek orang. Indonesia tampaknya tengah mengarah pada konsep serupa.

Selama ini, bantuan subsidi listrik dialokasikan lewat penetapan tarif yang lebih ekonomis bagi golongan pelanggan tertentu. 

Pola ini memang tergolong simpel saat diterapkan, namun menyimpan kelemahan struktural karena sulit mendeteksi siapa sesungguhnya yang menikmati fasilitas tersebut.

Unit rumah tangga yang terdaftar sebagai golongan daya kecil bisa saja mengalami perbaikan taraf hidup, namun statusnya tetap menikmati tarif bersubsidi. 

Di lain pihak, warga kurang mampu yang belum terdata atau mengalami guncangan ekonomi justru dapat terisolasi dari ekosistem bantuan.

Atas dasar itulah, pihak otoritas berambisi menyelaraskan kembali alur distribusi insentif agar melekat langsung pada personal individu, bukan lagi pada corak konsumsi energinya.

Merujuk pada penjelasan Rizal, skema berbasis individu ini secara teoretis memang menyajikan efisiensi yang lebih tinggi.

"Reformasi subsidi listrik berbasis individu memiliki potensi efisiensi fiskal yang lebih besar dibandingkan subsidi berbasis tarif karena bantuan diberikan kepada orang yang berhak, bukan kepada konsumsi energinya," tuturnya.

Rizal menambahkan bahwa aspek efisiensi anggaran negara menjadi pemantik utama mengapa pemerintah gencar mempercepat agenda ini. 

Mengingat, Luhut dalam estimasi sebelumnya menyebut peluang penghematan anggaran negara dapat menyentuh angka Rp29,9 triliun saban tahunnya.

Rasio penghematan tersebut setara dengan kurang lebih sepersepuluh dari seluruh pagu subsidi energi berskala nasional. 

Di tengah kondisi APBN yang terus dibayangi tingginya keperluan alokasi belanja sosial, sektor infrastruktur, dunia pendidikan, hingga layanan kesehatan, kelonggaran ruang fiskal sedalam itu tentu bermakna strategis.

Akan tetapi, Rizal memberikan wejangan agar proses pembenahan dijalankan secara bertahap.

"Pemerintah perlu memastikan proses transisi dilakukan secara bertahap karena kelompok rentan dan kelas menengah bawah berpotensi mengalami penurunan daya beli apabila kehilangan subsidi tanpa adanya mekanisme kompensasi yang memadai," imbuhnya.

Dengan kalimat lain, pencapaian efisiensi kas negara tidak boleh dibarter dengan meningkatnya risiko kerentanan sosial di masyarakat.

Belajar dari Pengalaman Reformasi Subsidi Sebelumnya

Indonesia sejatinya tidak baru kali ini saja menggulirkan program pembenahan subsidi. Mulai dari kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, beraneka langkah penyelarasan nilai subsidi energi telah berkali-kali diputuskan.

Kebijakan pengurangan subsidi BBM pada tahun 2005, 2008, 2013, dan 2014 menjadi cerminan nyata mengenai bagaimana penataan pos fiskal kerap kali berhadapan dengan tensi sosial dan politik yang masif.

Pihak eksekutif umumnya diwajibkan mematangkan jaring pengaman berupa program kompensasi demi mengawal daya beli penduduk. 

Langkah itu bervariasi mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan kebutuhan pangan, sampai beraneka instrumen jaminan sosial lainnya.

Poin pembelajaran krusial dari perjalanan sejarah tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan program penataan tidak hanya dipastikan oleh rancangan regulasi, melainkan ditopang oleh pola komunikasi publik yang matang serta keandalan sistem perlindungan sosial.

Bila melihat konteks pembenahan subsidi listrik di masa kini, tantangan yang membentang di depan bahkan dinilai lebih kompleks lantaran pemerintah berupaya menggelar transformasi berbasis basis data digital secara menyeluruh.

Kekeliruan input data yang terkesan minor sekalipun tetap berpotensi menyulut gelombang protes yang luas manakala berkaitan langsung dengan hajat hidup mendasar masyarakat.

Oleh karena itu, pelaksanaan fase uji coba yang saat ini tengah digulirkan pada 42 wilayah kabupaten/kota mengemban esensi yang amat vital. 

Agenda uji coba tersebut bakal menjadi wadah krusial untuk mengukur akurasi data, keandalan instrumen teknologi, hingga tingkat kesiapan jajaran birokrasi sebelum nantinya diimplementasikan secara menyeluruh di tingkat nasional.

Menurut pandangan Rizal, nominal penghematan tersebut idealnya tidak mandek sebatas angka statistik di dalam lembar laporan keuangan negara. Dana segar hasil efisiensi operasional wajib dialihkan menuju sektor-sektor yang menyuguhkan stimulus ekonomi dengan skala yang lebih masif.

"Jika reformasi subsidi berhasil menghasilkan penghematan puluhan triliun rupiah setiap tahun, anggaran tersebut seharusnya dialihkan ke sektor-sektor yang memiliki dampak pengganda tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi," katanya.

Dirinya menjabarkan beberapa sektor krusial yang layak diprioritaskan, seperti bidang pendidikan, sektor kesehatan, pembangunan infrastruktur produktif, penguatan ketahanan pangan, hingga penyempurnaan program jaring pengaman sosial yang lebih akurat.

Alokasi subsidi energi pada dasarnya cenderung mengarah pada aktivitas konsumtif karena sifatnya sekadar menekan harga jual yang ditanggung oleh publik. 

Sebaliknya, investasi terarah pada sektor pendidikan serta lini kesehatan terbukti mampu meningkatkan kualitas kapabilitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

"Pergeseran dari belanja subsidi yang bersifat konsumtif menuju subsidi orang bukan komoditas dan investasi produktif akan memberikan manfaat ekonomi berkualitas dan sustain," tandas Rizal.