Antisipasi Biaya Haji 2027 Naik, Komisi VIII DPR Dorong Efisiensi

Komisi VIII DPR Ingatkan Potensi Kenaikan Biaya Haji Tahun 2027 [FOTO: NET].

JAKARTA - Komisi VIII DPR RI memberikan peringatan terkait potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 yang harus diantisipasi lewat evaluasi mendalam terhadap komponen biaya serta peningkatan efisiensi layanan, agar beban biaya jamaah tetap terjaga.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, saat membuka Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 di Jakarta, Sabtu, menyatakan bahwa lonjakan berbagai komponen biaya, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, berpeluang memicu kenaikan ongkos haji.

"Kalau hitung-hitungan angka-angka kebutuhan yang harus kami selesaikan kewajiban penyelenggara ibadah haji, rasanya ongkos haji akan naik," ujar Marwan.

Baca Juga

Kembangkan Wisata Halal, 15 Provinsi Jadi Destinasi Ramah Muslim

Ia menegaskan bahwa pihak Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akan menelaah berbagai skema untuk meminimalisasi kenaikan biaya tersebut. 

Marwan menekankan perlunya pemerintah merumuskan komponen biaya yang masih bisa diefisiensi. Menurutnya, biaya penerbangan memiliki keterbatasan karena mengikuti aturan maskapai, sementara layanan akomodasi harus dievaluasi dengan tetap menjaga kualitas.

Selain masalah biaya, ia juga menggarisbawahi urgensi solusi jangka panjang terhadap keterbatasan kapasitas di Mina yang masih menjadi kendala utama.

"Tantangan yang berat bagi kami, Mina itu tidak pernah bertambah. Berharap bertambah kuota, tapi area (Mina) tidak pernah bertambah," katanya.

Marwan menambahkan bahwa skema Tanazul telah diterapkan untuk mengurangi kepadatan di Mina. Ke depannya, pemerintah perlu merumuskan kapasitas Tanazul yang lebih optimal agar persoalan serupa tidak terus terjadi setiap tahun.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf meminta agar Rakernas ini menjadi ajang evaluasi terbuka untuk mengidentifikasi kekurangan sebagai dasar peningkatan mutu pelayanan haji.

"Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 2026 ini tentu menjadi peluang, kesempatan untuk kami bisa menemukan berbagai kekurangan-kekurangan yang telah dan sedang kami laksanakan untuk menjadi bagian perbaikan pelayanan haji ke depan," kata Menhaj Irfan.