Menkeu Purbaya Paparkan Capaian Program Prioritas di Jawa Tengah

Program MBG di Jawa Tengah Berhasil Jangkau 9,16 Juta Penerima [FOTO: NET].

JAKARTA- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi sejumlah program prioritas pemerintah di Jawa Tengah hingga Semester I 2026, yang mencakup program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga Sekolah Rakyat. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa dirinya terus memantau berbagai langkah jajaran Kemenkeu di daerah dalam mengawal pelaksanaan program-program tersebut.

Untuk program MBG, hingga pertengahan 2026 telah mencakup sekitar 9,16 juta penerima manfaat yang dilayani melalui 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca Juga

Kemensos Verifikasi Ratusan Anak Jalanan Masuk Program Sekolah Rakyat

Purbaya mengatakan bahwa program ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Tercatat, program MBG di Jawa Tengah telah menggandeng 18.854 pemasok lokal dan membuka lebih dari 193.000 lapangan kerja. 

Oleh sebab itu, Purbaya menginstruksikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu untuk terus mengawal pelaksanaan program prioritas tersebut.

"DJPb agar memonitor seluruh program prioritas pemerintah, termasuk melakukan monitoring MBG secara nasional dan terstruktur," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2026).

Selain MBG, Purbaya menyoroti perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Tengah. Saat ini, telah terbentuk 8.523 koperasi desa dan kelurahan dengan volume transaksi melebihi 43.000. 

"Kehadiran KDMP diharapkan menjadi pengungkit ekonomi lokal sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi yang lebih produktif," ucapnya.

Sementara itu, program Sekolah Rakyat telah beroperasi di 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah, dengan 16 titik sekolah dan 110 rombongan belajar yang melayani 3.080 siswa. Purbaya menyatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai lokasi terus dipercepat untuk mendukung pemerataan akses pendidikan.

 Menurutnya, kesuksesan berbagai program yang didanai APBN ini memberikan dampak langsung kepada masyarakat, sehingga APBN harus tetap dikelola sebagai instrumen fiskal yang sehat, responsif, dan akuntabel.

Hingga Semester I 2026, pendapatan negara di Jawa Tengah terealisasi 46,56 persen dari target atau tumbuh 13,33 persen secara tahunan, sementara realisasi belanja negara mencapai 52,06 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 5,89 persen, didukung oleh sektor industri, perdagangan, serta berbagai program pemerintah yang mendorong produktivitas masyarakat.

"Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan indikator ekonomi yang masih perlu diperkuat," tuturnya.