BRIN Dorong Implementasi GIS untuk Kebijakan Berbasis Bukti
BRIN Pacu Penggunaan GIS demi Kebijakan Publik Akurat [FOTO: NET].
JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memacu penerapan Geographic Information System (GIS) guna memformulasikan kebijakan publik bersandarkan bukti data spasial, lewat aneka variabel ekonomi maupun sosial yang terukur serta akuntabel pada masa transformasi digital.
Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM) BRIN, Agus Eko Nugroho dalam keterangan di Jakarta, Sabtu menyebutkan data tersebut menjadi sangat krusial agar perumus kebijakan bisa memetakan persoalan wilayah secara akurat, mulai dari mitigasi kesenjangan ekonomi hingga pemastian lokasi prioritas layanan publik.
"GIS harus dimaknai sebagai peluang untuk menjembatani tensi antara aspek sosial dan ekonomi dalam perencanaan pembangunan sehingga kebijakan publik mampu memanfaatkan data dan teknologi secara optimal," katanya.
Baca Juga
Peneliti Pusat Riset Kebijakan Publik (PRKP) BRIN, Adib Ahmad Kurnia menyoroti fungsi analisis spasial dalam mencerna dinamika ekonomi perkotaan yang kerap luput dari data statistik konvensional.
Ia memandang pemanfaatan GIS menolong pemerintah dalam memetakan perilaku ruang aktivitas ekonomi kreatif dan mengintervensi ketimpangan ekonomi wilayah secara lebih tepat sasaran.
"Analisis spasial mampu menggambarkan secara visual bagaimana proses ketimpangan ekonomi wilayah terjadi, termasuk proses suburbanisasi dan industrialisasi sehingga intervensi kebijakan tidak lagi bersifat spasial blind atau buta terhadap lokasi," ujar Adib.
Searah dengan metode tersebut, Peneliti PRKP BRIN, Rahmat Husein Andri Ansyah, menyajikan sudut pandang internasional lewat riset bertajuk "Site Suitability Analysis for Accessible Public Service in Urban Area Case Study: CBHC in the City of Boston" demi pelayanan publik yang lebih mudah dijangkau.
Dalam riset tersebut, perpaduan GIS dengan multi-criteria decision modeling terbukti sanggup menelurkan rekomendasi kebijakan yang tidak cuma berbasis bukti, melainkan juga terukur dan akuntabel.
"Dengan pendekatan ini, kami bisa memastikan pembangunan fasilitas publik benar-benar memberikan keadilan sosial bagi kelompok rentan yang sering tertinggal dalam pembangunan urban," kata Andri yang tengah melanjutkan studinya di McCommack Graduate School of Policy and Global Studies, University of Massachusetts Boston.
Rekomendasi
