Ketimpangan Fasilitas Kesehatan di Kalimantan Timur: Legislator Soroti Infrastruktur yang Belum Merata

Ketimpangan Fasilitas Kesehatan di Kalimantan Timur: Legislator Soroti Infrastruktur yang Belum Merata

Masalah ketimpangan fasilitas kesehatan di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mencuat. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, dr. Andi Satya Adi Saputra, menyoroti keterlambatan pembangunan infrastruktur kesehatan di beberapa wilayah di provinsi tersebut. Dalam pertemuannya dengan media di Samarinda baru-baru ini, dr. Andi menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kaltim.

“Ke depan, kita akan mengejar pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terluar. Harapannya adalah untuk mengurangi ketertinggalan yang signifikan dibandingkan dengan kota-kota seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang,” ujar dr. Andi. Ia menambahkan bahwa fokus utama Komisi IV adalah meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan di kawasan-kawasan yang selama ini terabaikan.

Data Fasilitas Kesehatan di Kaltim

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim per Maret 2023, provinsi ini memiliki total 91 puskesmas non-rawat inap, 433 klinik pratama, dan 4.851 posyandu. Meski jumlah ini terlihat cukup besar, distribusinya ternyata belum merata di seluruh wilayah.

Di Kabupaten Paser, misalnya, terdapat 9 puskesmas non-rawat inap, 31 klinik pratama, dan 375 posyandu. Sementara di Kutai Barat (Kubar), jumlahnya lebih sedikit dengan hanya 5 puskesmas non-rawat inap, 19 klinik pratama, dan 240 posyandu. Ketimpangan ini menunjukkan adanya kesenjangan akses pelayanan kesehatan antara kabupaten satu dan lainnya di Kaltim.

Di Kutai Kartanegara (Kukar), fasilitas kesehatan lebih banyak dengan 12 puskesmas non-rawat inap, 53 klinik pratama, dan 805 posyandu. Sementara itu, di Kutai Timur (Kutim), meskipun memiliki 64 klinik pratama, hanya ada 3 puskesmas non-rawat inap dan 298 posyandu.

Lain halnya dengan Berau yang memiliki 13 puskesmas non-rawat inap, 25 klinik pratama, dan 272 posyandu. Di Penajam Paser Utara (PPU), fasilitas yang ada meliputi 2 puskesmas non-rawat inap, 14 klinik pratama, dan 277 posyandu. Namun, kondisi sangat berbeda terlihat di Mahakam Ulu (Mahulu) yang tidak memiliki puskesmas non-rawat inap ataupun klinik pratama tetapi terdapat 56 posyandu.

Kota Balikpapan mencatat 20 puskesmas non-rawat inap, 104 klinik pratama, dan 1.688 posyandu, sementara Samarinda memiliki 21 puskesmas non-rawat inap, 10 klinik pratama, dan 719 posyandu. Di Bontang, terdapat 6 puskesmas non-rawat inap, 18 klinik pratama, dan 121 posyandu.

Upaya Legislator

Dalam rangkaian pertemuan dan rapat kerja, Komisi IV yang membidangi kesehatan terus berupaya mengatasi kendala yang ada. "Jadi ada beberapa kabupaten yang masih tertinggal dalam hal infrastruktur kesehatan. Nah, itulah yang akan kita kejar bersama-sama antara pemerintah dan DPRD,” kata dr. Andi.

Legislator berharap kolaborasi ini bisa menghasilkan strategi yang efektif untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan, terutama di daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Targetnya adalah meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat di seluruh Kalimantan Timur tanpa terkecuali.

Dr. Andi menegaskan, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana strategis yang melibatkan berbagai elemen pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Fasilitas kesehatan yang memadai di seluruh wilayah diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaltim.

Dengan adanya perhatian khusus dari Komisi IV dan dukungan semua pihak, diharapkan ketimpangan ini dapat segera diatasi. Semua pihak sepakat bahwa kesehatan adalah hak dasar yang harus terjamin bagi seluruh warga negara, termasuk di Kalimantan Timur. Upaya maksimal dan berkesinambungan menjadi kunci utama dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas.