Kemensos Targetkan Bangun 4 Sekolah Rakyat Permanen di Papua

Kemensos melalui BBPPKS Regional VI Papua menargetkan pembangunan permanen empat Sekolah Rakyat.

jakarta - Kementerian Sosial lewat Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua mempunyai target untuk mendirikan bangunan permanen bagi empat Sekolah Rakyat di Provinsi Papua, di mana proses konstruksinya bakal dimulai pada Juli 2026.

Kepala BBPPKS Regional VI Papua Kementerian Sosial RI, John Herman Mampioper di Jayapura, Selasa, menyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan secara serentak tersebut bakal direalisasikan di daerah Biak, Sarmi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura.

"Kini sedang dalam proses administrasi untuk pembangunan gedung permanen, setelah itu Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penetapan pemenang tender pada pertengahan Juni 2026 sebelum pekerjaan fisik dimulai pada Juli mendatang," katanya.

Baca Juga

Kemenkes: CKG Layani 59,5 Juta Peserta per 5 Juli 2026

Berdasarkan keterangan John, instansinya akan terus mematangkan operasional Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional demi memperlebar akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin serta miskin ekstrem.

"Selain pembangunan gedung baru, kami juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah kabupaten lain seperti Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom yang masih melengkapi persyaratan administrasi," ujarnya.

Ia memaparkan, besarnya antusiasme warga menjadi tantangan terbesar dalam program percontohan tersebut. Untuk saat ini daya tampung sekolah masih minim akibat keterbatasan area lahan, sehingga baru bisa menampung kisaran 100 murid.

“Harapan kami, setelah gedung baru rampung, tahun depan kapasitas bisa meningkat hingga ribuan siswa sehingga anak-anak dari berbagai kabupaten dapat terakomodasi,” katanya lagi.

Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu mengutarakan bahwa pihak pemerintah daerah terus memacu penuntasan bermacam berkas pendukung pendirian Sekolah Rakyat di Provinsi Papua, termasuk dokumen analisis dampak lingkungan.

“Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar lokasi sekolah,” katanya.