BRIN Dorong Model Keterpaparan Terpadu untuk Data Risiko Bencana

Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian. (Sumber : NET)

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa Indonesia masih menghadapi kendala terkait fragmentasi data risiko bencana yang tersebar di berbagai lembaga, sehingga model keterpaparan multi-bahaya yang terintegrasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan serta ketahanan terhadap bencana.

Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian dalam keterangan di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa sebenarnya berbagai data krusial telah dimiliki oleh sejumlah instansi, contohnya Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta perguruan tinggi.

"Saat ini lanskap data di Indonesia mulai dibangun melalui Kebijakan Satu Data dan Satu Data Bencana Nasional. Namun, data masih terfragmentasi. Data berharga tersedia di berbagai institusi, tetapi ketiadaan basis data keterpaparan nasional yang terpadu membatasi kemampuan kami untuk memproyeksikan dampak secara efektif," katanya.

Baca Juga

Rapat Paripurna DPR Setujui 7 Anggota KIP Periode 2026-2030

Amarulla beranggapan bahwa ketiadaan basis data keterpaparan nasional yang menyatu menyebabkan keterbatasan dalam memprediksi dampak bencana serta menyusun mitigasi yang tepat.

Ia menilai bahwa upaya pengurangan risiko bencana tidak bisa dilaksanakan secara sektoral, sebab pengembangan model keterpaparan skala nasional membutuhkan sumbangsih dari berbagai pihak, mulai dari BPS, BMKG, Badan Geologi, BNPB, perguruan tinggi, sampai komunitas riset.

"Tidak ada satu institusi pun yang dapat membangun dan memelihara model keterpaparan skala nasional sendirian. Karena itu, kami perlu membuka ruang kolaborasi, mengatasi tantangan interoperabilitas data, dan berbagi keahlian untuk menghasilkan model keterpaparan multi-bahaya yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan dan pengurangan risiko bencana," ujar Amarulla Octavian.

Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa posisi geografis Indonesia di titik pertemuan lempeng tektonik utama dunia menjadikan negara ini memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi.

Menurutnya, risiko bencana tidak hanya ditentukan oleh ancaman alam, melainkan muncul saat ancaman tersebut berinteraksi dengan manusia, infrastruktur, aktivitas ekonomi, dan lingkungan yang rapuh.

"Memahami keterpaparan dan kerentanan sama pentingnya dengan memahami ancaman itu sendiri," ujarnya.

Diana memberikan sorotan khusus pada kawasan Palung Jawa sebagai sistem tektonik paling signifikan di Indonesia yang berpotensi menyebabkan gempa bumi serta tsunami.

Oleh karena itu, penguatan informasi mengenai keterpaparan di wilayah tersebut dinilai penting guna mendukung pengambilan keputusan serta prioritas investasi yang mampu melindungi masyarakat dan infrastruktur vital.

"Memahami dimana masyarakat tinggal, infrastruktur berada, dan aktivitas ekonomi terkonsentrasi merupakan fondasi penting untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan," ucap Diana Kusumastuti.