Dituding Beban APBN, Wamenkop Tegaskan Koperasi Merah Putih Strategis

Wakil Menteri Koperasi RI, Farida Farichah.

SURABAYA – Program prioritas pemerintah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), yang menilai program tersebut membebani kas negara (APBN). 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Koperasi RI, Farida Farichah, menegaskan bahwa kritik tersebut hanyalah asumsi yang tidak didukung oleh data kalkulasi matematis.

“Anggapan itu kan perspektif. Kalau anggapan enggak bisa diukur,” ujar Farida kepada awak media di Surabaya, Kamis (11/6/2026).

Baca Juga

Capaian Sensus Ekonomi 2026: Nasional 40%, Papua Pegunungan Terendah

Farida menjelaskan bahwa KDMP merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memfasilitasi masyarakat desa atau kelurahan dalam mengelola potensi daerah mereka sendiri. 

Pemerintah berperan memberikan dukungan dalam bentuk pembangunan fasilitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga ia menepis anggapan bahwa program ini merupakan bentuk pemborosan anggaran.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara Jawa Timur menyuarakan keresahan mereka terkait kebijakan pemerintah. 

Koordinator Daerah BEM Nusantara Jatim, Id Deni Oktaviano Pratama, menyebut bahwa berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), KDMP, hingga isu pelemahan rupiah dan RUU TNI menjadi pemicu gelombang aksi mahasiswa. 

Senada dengan itu, Muhammad Zainnur Abdillah menambahkan bahwa program KDMP saat ini dinilai belum berjalan optimal sesuai dengan harapan untuk menyejahterakan masyarakat desa, sementara penyerapannya terhadap APBN dianggap cukup membebani ekonomi negara di tengah kondisi subsidi yang masih dibutuhkan di banyak sektor.