Kemenko IPK Dorong Percepatan Infrastruktur di Perbatasan Sambas

Staf Khusus Menko Infrastruktur, Herzaky Mahendra Putra.

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia. 

Salah satu fokus utama saat ini adalah percepatan perbaikan ruas jalan penghubung Desa Serindang dan Bukit Segoler di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

"Kami bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meninjau langsung salah satu usulan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Kabupaten Sambas. Ini bagian dari amanah Presiden untuk memastikan program IJD menjangkau masyarakat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya," ujar Staf Khusus Menko Infrastruktur, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Baca Juga

Capaian Sensus Ekonomi 2026: Nasional 40%, Papua Pegunungan Terendah

Kabupaten Sambas merupakan wilayah strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia. 

Percepatan infrastruktur di wilayah ini dinilai krusial untuk mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat konektivitas, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil peninjauan, ruas jalan yang diusulkan memiliki panjang sekitar 5,4 kilometer. 

Saat ini, sebanyak 2,4 kilometer telah dibangun oleh pemerintah daerah, sementara 3 kilometer sisanya diusulkan untuk mendapatkan dukungan program IJD.

Herzaky menekankan bahwa peningkatan kualitas jalan ini sangat strategis karena mendukung sejumlah program prioritas pemerintah:

Swasembada Pangan: Ruas jalan tersebut melintasi kawasan pertanian dan terhubung dengan jaringan irigasi.

Akses Pendidikan: Menjadi jalur utama bagi siswa dan guru menuju SMP Negeri 1 serta tiga sekolah dasar di sekitar Bukit Segoler.

Ekonomi: Memangkas waktu tempuh, menekan biaya transportasi, dan mempermudah akses ke sentra produksi pangan.

Meski demikian, Herzaky menegaskan bahwa usulan tersebut tetap harus melalui proses evaluasi dan penentuan skala prioritas nasional. 

Pihaknya bersama Kementerian PU berkomitmen mengawal proses ini agar alokasi anggaran nantinya tepat sasaran dan memberikan dampak optimal bagi masyarakat di beranda depan Indonesia.