Akreditasi Lahan Sawit Baru 5%, BSN Ingatkan Tantangan EUDR

Tantangan EUDR: BSN Sebut Akreditasi Lahan Sawit Masih Rendah [FOTO: NET].

JAKARTA — Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengungkapkan bahwa tingkat akreditasi di sektor kelapa sawit nasional masih sangat rendah, yakni baru mencakup sekitar 5% dari total lebih dari 16 juta hektare lahan sawit di Indonesia. 

Kepala BSN sekaligus Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN), Donny Purnomo Januardhi Effyandono, menegaskan bahwa akreditasi saat ini menjadi instrumen krusial dalam menentukan daya saing produk di pasar internasional, terutama di tengah meningkatnya standar mengenai mutu, keamanan, dan keberlanjutan.

Donny menuturkan bahwa akreditasi berperan sebagai pembangun kepercayaan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan tuntutan pasar global. 

Baca Juga

Capaian Sensus Ekonomi 2026: Nasional 40%, Papua Pegunungan Terendah

“Akreditasi memastikan bahwa lembaga yang melakukan pengujian, inspeksi, sertifikasi, maupun verifikasi memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasilnya dipercaya oleh regulator, pelaku usaha, dan konsumen,” ujar Donny dalam Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Annual Meeting 2026, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, regulasi seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) mewajibkan produk kelapa sawit yang masuk ke pasar Uni Eropa untuk membuktikan bahwa mereka bebas dari deforestasi.

 “Keberlanjutan tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dapat dibuktikan. Karena itu, dibutuhkan sistem penilaian kesesuaian yang kredibel dan lembaga yang kompeten untuk melakukan sertifikasi maupun verifikasi. Akreditasi menjadi fondasi yang memastikan proses tersebut berjalan secara independen, transparan, dan dapat dipercaya,” jelas Donny.

BSN melalui KAN terus memperkuat akreditasi pada lembaga sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk meningkatkan kredibilitas sertifikasi dan memperkuat ketertelusuran rantai pasok. 

Donny menambahkan, hasil Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2025 menempatkan Indonesia di peringkat ke-23 dunia serta posisi keempat dunia untuk pilar akreditasi. 

“Akreditasi bukan sekadar instrumen teknis, melainkan infrastruktur kepercayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketika hasil pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dipercaya secara global, produk Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk menembus pasar internasional, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat daya saing nasional,” kata Donny.