Bappenas: Capaian SDGs Indonesia Lebih Baik dari Asia Pasifik

Capaian SDGs RI Tembus 62 Persen, Lampaui Catatan Global [FOTO: NET].

JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mengutarakan capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Indonesia jauh lebih bagus daripada rapor Asia Pasifik ataupun global sekalipun.

"Sebenarnya target SDGs kita sudah cukup baik kalau dibandingkan dengan catatan global. Global itu capaiannya 18 persen dan Asia Pasifik juga 18 persen," kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Kepala Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali di Kota Padang, Senin (29/06/2026).

Untuk perolehan SDGs di Indonesia sendiri telah menyentuh angka 62 persen di mana terdapat 13 indikator yang melangsungkan kemajuan dan terdapat 24 persen lainnya pada kategori merah.

Baca Juga

Capaian Sensus Ekonomi 2026: Nasional 40%, Papua Pegunungan Terendah

 Lewat hasil itu, Indonesia saat ini menduduki posisi 77 dari 167 negara di dunia atau melompat 25 peringkat apabila disandingkan dengan tahun 2019.

Lewat penjabarannya, ia mengutarakan sejumlah kesuksesan Indonesia dalam menerapkan poin-poin SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut melingkupi akses daya listrik yang kian kokoh dan prima.

Lalu mencakup pula fasilitas energi, sektor ekosistem laut sampai progres kemitraan yang menyumbang andil atas implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan di tanah air.

Walau begitu, ia tidak memungkiri SDGs poin pertama seputar tanpa kemiskinan memosisikan diri sebagai pekerjaan yang wajib segera diselesaikan, serta mesti memperoleh atensi khusus dari pihak eksekutif. 

Selaku contoh perkara pemenuhan pangan, tengkes yang bergulir masih memosisikan diri sebagai isu sampai praktik perdagangan manusia.

Di momen itu, ia pun ikut mengungkit beberapa perkara yang memosisikan diri sebagai pekerjaan rumah SDGs di Provinsi Sumbar maupun Pulau Sumatera. 

Kendala tersebut yaitu kemiskinan, tengkes, angka kematian ibu, angka kematian bayi sampai akses atas pendidikan tinggi dan menengah serta proteksi terhadap kaum perempuan.

"Di pilar ekonomi, tenaga kerja informal, pengangguran, ketimpangan wilayah dan pembiayaan juga menjadi perhatian," kata dia.

Terakhir, pada sektor lingkungan para pemangku kepentingan masih dikonfrontasi dengan isu-isu air minum yang aman dikonsumsi, tempat tinggal, sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun, emisi gas rumah kaca serta ancaman bencana.