Kemenhut Targetkan Pemulihan 250 DAS Kritis hingga Lima Tahun Depan

Atasi Lahan Kritis, Kemenhut Prioritaskan Pemulihan 250 DAS [FOTO: NET].

JAKARTA - Kementerian Kehutanan menempatkan pemulihan pada 250 Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis di Indonesia sebagai prioritas dalam lima tahun mendatang. 

Langkah ini menjadi strategi utama dalam mengatasi penurunan mutu lahan secara nasional.

Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut, Dyah Murtiningsih mengungkapkan bahwa dari keseluruhan 42.000 DAS yang ada di penjuru negeri, ditemukan kurang lebih 4.400 DAS dengan kondisi yang mesti selekasnya diperbaiki.

Baca Juga

Digitalisasi Bansos Perlu Uji Coba di Tiga Klaster Daerah

"Dari 4.400 DAS ini diprioritaskan kembali, dalam lima tahun ke depan kami akan memprioritaskan 250 DAS yang harus dipulihkan berdasarkan berbagai parameter-parameter yang kami lakukan," kata dia, yang dijumpai setelah kegiatan "Peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia" di Jakarta, Rabu.

Penentuan status kritis pada suatu DAS ditakar lewat tiga indikator primer yang sejalan dengan standar lembaga internasional United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), yakni keadaan tutupan lahan, derajat produktivitas lahan, serta persoalan simpanan karbon tanah (soil carbon).

Di samping itu, aspek fisik lingkungan seperti tingginya laju erosi permukaan, besarnya volume limpasan air (run-off), hingga hambatan pada elemen hidrologi aliran sungai turut dijadikan landasan tolok ukur evaluasi kementerian.

Dyah menjabarkan bahwa beberapa DAS berskala besar di Pulau Jawa (membentang dari Jawa Timur sampai Banten) telah memenuhi kriteria itu dan tercantum dalam daftar prioritas pemulihan. Beberapa di antaranya mencakup DAS Serayu, Opak, Progo, Brantas, Pemali, Jratun, Cimanuk, Citanduy, Citarum, hingga Ciliwung.

"Nah, DAS-DAS besar itu, yang tinggi aktivitas manusia baik dari masyarakat, dari sektor swasta dan lain-lain ini yang berada di dalam DAS itu. 

Mereka yang harus memang bijak di dalam mengelola aktivitasnya sehingga harus benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian tadi," ungkapnya.

Kemenhut memandang tolok ukur produktivitas lahan sengaja dilibatkan lantaran agenda rehabilitasi lingkungan yang digulirkan pemerintah tidak boleh menepikan pemenuhan faktor kesejahteraan sosial ekonomi warga lokal.

Melalui modal program pemulihan lingkungan yang bersandar pada sosial ekonomi warga inilah yang dinilai Dyah, memicu tren reduksi lahan kritis di Indonesia kian positif selama beberapa tahun belakangan. 

Angkanya menyusut dari 14,3 juta hektare di tahun 2018 menjadi 12,3 juta hektare mengacu pada data inventarisasi tahun 2024.

Kesuksesan manajemen beserta masifnya dimensi tantangan yang dihadapi Indonesia menjadikan posisi tawar negara ini amat diperhitungkan di kancah dunia, bahkan mengantarkan Indonesia terpilih sebagai salah satu representasi sains dan teknologi di UNCCD.

"Ini yang diprioritaskan kembali dalam lima tahun ke depan," kata Dyah Murtiningsih menegaskan.