Pemprov Jambi Tunggu Permendagri Batas Wilayah Antarkabupaten
Pemprov Jambi Menanti Permendagri untuk Tapal Batas Daerah [FOTO: NET].
JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jambi masih menanti dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai landasan penetapan batas wilayah antarkabupaten yang selama ini memicu sengketa.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Lutfiah di Jambi, Sabtu, menuturkan Tim Penegasan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri pada hakikatnya telah merampungkan pembahasan sekaligus menetapkan batas wilayah antarkabupaten.
"Sudah selesai batas antarkabupaten, tinggal menunggu keputusan penetapan dalam bentuk Permendagri," katanya.
Baca Juga
Menurut Lutfiah, hasil penetapan itu belum bisa dipublikasikan lantaran masih menanti proses penomoran kode wilayah (register) sebelum akhirnya Permendagri resmi diterbitkan.
Sebelumnya, perselisihan batas antardaerah di Jambi telah berulang kali dirapatkan di tingkat provinsi. Namun, perundingan tersebut tidak membuahkan kemufakatan sehingga jalan keluarnya diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri.
Ia menguraikan terdapat dua titik lokasi yang disodorkan kepada pemerintah pusat. Pertama, kawasan Sungai Dualap yang terletak di perbatasan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Wilayah tersebut diperebutkan lantaran menyimpan potensi cadangan minyak serta gas sehingga kedua pemerintah kabupaten saling mengklaim area tersebut sebagai bagian dari wilayah administrasinya.
Lokasi kedua ialah Dusun Tanjung Lanjut, Desa Tanjung Lebar, yang diperdebatkan antara Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batang Hari.
Menurut Lutfiah, wilayah tersebut menjadi sengketa lantaran mempunyai kawasan hutan restorasi ekosistem yang lumayan luas dan menjanjikan potensi bagi kedua daerah.
Di samping penuntasan batas wilayah di internal Provinsi Jambi, pemerintah provinsi juga menyodorkan penyelesaian sengketa tapal batas antara Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan.
Perselisihan itu bertempat di kawasan Ladang Panjang yang sama-sama diklaim oleh Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
"Kalau itu (Ladang Panjang) masih berproses di Kemendagri, belum final," ujar Lutfiah.
Rekomendasi
