Pengelolaan dana pensiun di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi sorotan. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan komitmennya dalam memperbaiki sistem pengelolaan dana pensiun demi kesejahteraan para pensiunan. Dalam wawancara eksklusif bersama Metro TV, Erick menyatakan langkah yang diambil bukan hanya untuk menangkap oknum yang terlibat, tetapi juga membangun sistem pengelolaan dana pensiun yang lebih transparan dan dapat dipercaya.
"Ini bukan soal politik atau sekadar pencitraan. Ini amanah, tanggung jawab, dan komitmen saya untuk memastikan bahwa pensiunan BUMN mendapatkan hak mereka," tegas Erick. Pernyataan ini merefleksikan tekadnya untuk bergerak melampaui retorika dan menyentuh langsung akar permasalahan yang telah lama menggerogoti dana pensiun BUMN.
Langkah Serius dalam Penanganan Kasus Korupsi
Isu dana pensiun mencuat ketika Erick melaporkan adanya mega korupsi di Jiwasraya dan Asabri kepada Presiden Joko Widodo. Respon cepat dari Presiden Jokowi yang menginstruksikan Jaksa Agung untuk menyelidiki kasus tersebut menandakan dimulainya restrukturisasi besar-besaran. Erick menyoroti betapa pentingnya menghadapi masalah ini dengan serius.
"Bayangkan, uang pensiunan saja dirampok. Jika ini dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap BUMN bisa hancur," ungkap Erick. Kasus ini memperlihatkan betapa gentingnya situasi dan perlunya langkah-langkah konkret untuk menanggulangi masalah yang ada.
Restrukturisasi Jiwasraya dan Asabri
Proses restrukturisasi di Jiwasraya dan Asabri, menurut Erick, bukanlah hal yang instan. Butuh waktu 2-3 tahun untuk memastikan dana pensiun yang telah diselewengkan dapat dipulihkan dengan sistem yang lebih sehat. Jiwasraya ditargetkan untuk penyelesaian restrukturisasi pada 2024, sementara Asabri terus berjalan dengan dukungan anggaran negara yang mencapai Rp2 triliun per tahun.
Namun, upaya Erick tidak berhenti hanya pada Jiwasraya dan Asabri. Kementerian BUMN membentuk tim khusus untuk mengaudit dana pensiun di 48 BUMN lainnya. Hasil audit menunjukkan 70% dana pensiun tidak dikelola dengan sehat, dan kerugian negara dari empat dana pensiun yang diaudit mencapai Rp300 miliar.
Membangun Sistem Pengelolaan yang Lebih Baik
Erick Thohir menekankan bahwa langkah pembersihan dana pensiun ini bertujuan menciptakan sistem pengelolaan yang transparan dan berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah restrukturisasi yang dilakukan di Garuda Indonesia. Perusahaan tersebut berhasil kembali menjadi entitas yang sehat dengan laba sebelum pajak mencapai Rp4,7 triliun setelah dilakukan tindakan hukum terhadap pelaku korupsi.
"Dana pensiun bukan tentang mencari keuntungan tinggi, tetapi tentang keamanan dan stabilitas bagi para pensiunan. Kami merancang investasi yang aman dan berkelanjutan," kata Erick. Menggunakan prinsip good corporate governance, Erick berharap dana pensiun dapat dikelola dengan lebih baik sehingga memberikan ketenangan bagi para pensiunan.
Kerja Sama dengan Lembaga Penegak Hukum
Untuk memastikan keberhasilan program ini, Kementerian BUMN menjalin kerja sama erat dengan lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Erick menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga untuk mengungkap dan menyelesaikan penyimpangan dalam pengelolaan dana pensiun.
"Kami tidak hanya menangkap pelaku korupsi, tetapi juga menyelamatkan perusahaan dan semua pihak yang bergantung pada perusahaan tersebut," jelasnya. Hal ini menggambarkan pendekatan holistik yang diperlukan untuk membersihkan sistem yang korup.
Meningkatkan Transparansi dan Profesionalisme
Selain itu, Erick fokus untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana pensiun dan memperkuat good corporate governance. Beberapa dana pensiun BUMN, seperti yang ada di Bank Mandiri, telah menunjukkan perbaikan signifikan, meskipun beberapa lainnya masih memerlukan pendampingan lebih lanjut.
"Pensiunan adalah aset bangsa. Jika mereka tidak sejahtera, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ekonomi nasional kita kuat?" ujar Erick. Pernyataan ini memperjelas visi jangka panjang dalam menciptakan kesejahteraan bagi para pensiunan BUMN yang telah mengabdi kepada negara.
Masa Depan yang Lebih Baik untuk Pensiunan BUMN
Melalui berbagai langkah yang diambil, diharapkan ke depan tidak ada lagi "bom waktu" yang muncul terkait dana pensiun di BUMN. Program bersih-bersih ini menunjukkan komitmen nyata dari pemerintah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama para pensiunan yang telah berkontribusi besar terhadap negara.
"Ini amanah, ini tanggung jawab, dan ini komitmen saya," tutup Erick dengan tegas. Dengan langkah-langkah reformasi yang konsisten, diharapkan dana pensiun BUMN ke depan dapat dikelola lebih baik, memberikan jaminan kesejahteraan yang layak bagi pensiunan Indonesia dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga negara ini.