Pemerintah Percepat Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera

Pemerintah Percepat Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera

JAKARTA - Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) di tiga provinsi terdampak banjir. Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menyebut jumlah huntap yang direncanakan mencapai 17.969 unit.

“Hingga 26 Februari, pembangunan huntap di tiga daerah terdampak di Sumatera sudah terbangun 401 unit,” kata Tito dalam keterangan pers, Jumat, 27 Februari 2026. Rinciannya, Aceh menargetkan 9.430 unit dengan 104 unit dalam progres pembangunan.

Progres Huntap di Sumatera Utara dan Sumatera Barat

Baca Juga

Panduan Lengkap Cek Bansos PKH dan BPNT Maret 2026 Secara Online Agar Tidak Tertipu Link Palsu di Media Sosial

Di Sumatera Utara, dari 4.493 unit huntap yang direncanakan, sebanyak 524 unit telah masuk progres pembangunan. “Jumlah pembangunan huntap di Sumut meningkat dibanding pekan lalu yang berjumlah 297 unit per 20 Februari,” jelas Tito.

Sementara di Sumatera Barat, dari 4.046 unit huntap yang direncanakan, 817 unit telah dalam progres pembangunan. Tito menegaskan bahwa pembangunan huntap membutuhkan kesiapan lahan, perencanaan teknis, dan infrastruktur permanen sesuai standar bangunan tahan bencana.

Tahap Awal Pembangunan dan Tantangannya

Tito menuturkan, angka pembangunan huntap saat ini menunjukkan konstruksi masih berada pada tahap awal. “Pembangunan hunian permanen lebih kompleks dibanding hunian sementara, karena membutuhkan standar bangunan tahan bencana,” ujarnya.

Proses pembangunan huntap dilakukan setelah sebagian besar hunian sementara rampung dibangun. Hal ini dilakukan agar transisi dari hunian sementara ke permanen berjalan lancar dan aman bagi penyintas.

Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pembangunan

Pembangunan huntap melibatkan lima sektor yang bekerja sama secara terpadu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Polri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Baznas, Danantara, dan Kadin menjadi pihak yang berkontribusi.

Kolaborasi ini mencakup penyediaan lahan, perencanaan teknis, pembangunan infrastruktur, dan pengawasan kualitas. Semua pihak memastikan hunian permanen sesuai standar aman dan nyaman untuk penyintas.

Harapan Satgas PRR untuk Penyintas

Tito berharap pembangunan huntap dapat segera memberi kepastian bagi masyarakat terdampak bencana. “Kami berupaya percepatan pembangunan agar penyintas dapat segera menempati hunian yang layak dan aman,” katanya.

Satgas PRR juga menekankan bahwa pembangunan huntap harus berkelanjutan dan sesuai prinsip mitigasi bencana. Hunian permanen diharapkan tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat pascabanjir.

Progres pembangunan yang sudah berjalan di Aceh, Sumut, dan Sumbar menjadi indikator awal keberhasilan program. Tito menegaskan, percepatan pembangunan huntap tetap memperhatikan keamanan, kualitas konstruksi, dan keterlibatan masyarakat lokal dalam prosesnya.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam penanganan bencana secara menyeluruh. Satgas PRR menargetkan seluruh huntap rampung sesuai jadwal agar pemulihan pascabanjir di Sumatera dapat berjalan optimal.