Manfaatkan Libur Sekolah, Pemerintah Tata Ulang Satuan Pelayanan Gizi

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

JAKARTA - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyatakan masa libur sekolah akan dimanfaatkan untuk melakukan penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan evaluasi secara menyeluruh.

Kepala Bakom, Muhammad Qodari, menyampaikan selama masa libur sekolah operasional SPPG dihentikan sementara. 

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan SPPG dalam penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Baca Juga

Presiden Prabowo Ungkap Alasan Pihak Tertentu Tolak Program B50

"Karena masa liburnya cukup panjang jadi ada rentang waktu dan ruang yang cukup baik bagi BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh," kata Qodari melalui keterangan di Jakarta, Rabu.

Qodari menjelaskan evaluasi rutin terhadap kualitas SPPG, seperti kondisi fasilitas, proses masak, standar kebersihan dan kesehatan, hingga kualitas pangan terus berjalan. 

Dari hasil evaluasi, lanjut Qodari, SPPG akan dibagi menjadi beberapa tingkatan kelas. SPPG dengan kualitas lebih baik akan mendapatkan insentif lebih besar.

"Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG. Yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya. Jadi angka insentifnya tidak akan sama," terangnya.

Ia menambahkan, BGN juga telah menyiapkan berbagai langkah lain untuk meningkatkan tata kelola program MBG, mulai dari moratorium pembangunan SPPG baru hingga penghitungan ulang insentif untuk SPPG.

Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengaudit total dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) saat libur sekolah dan menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak layak serta tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP).

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa langkah tersebut bertujuan meningkatkan standar keamanan pangan, kualitas layanan, dan tata kelola program prioritas peningkatan gizi nasional itu. 

Ia menegaskan, setelah data penerima manfaat tepat, BGN akan menata ulang insentif untuk SPPG yang disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat dan indikator lain seperti kualitas makanan yang disajikan.

Agustina menambahkan kemungkinan menggabungkan SPPG sebagai bagian dari proses penyesuaian atau refocusing, serta menetapkan insentif dari masing-masing dapur MBG.