Polri Usulkan Tambahan Anggaran Rp66,1 Triliun untuk Tahun 2027

Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo.

JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun dari pagu indikatif Polri tahun 2027 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp118 triliun.

Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo, mengatakan dukungan anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam memenuhi alokasi kebutuhan organisasi dan sumber daya untuk mengoptimalkan pelaksanaan perencanaan dan tujuan Polri.

"Pagu indikatif Polri untuk tahun anggaran 2027 masih di bawah kebutuhan ideal anggaran yang diusulkan Polri," kata Dedi saat rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Baca Juga

Presiden Prabowo Ungkap Alasan Pihak Tertentu Tolak Program B50

Ia pun menjelaskan bahwa pada Februari 2026, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah berkirim surat ke pemerintah terkait kebutuhan anggaran Polri untuk 2027 sebesar Rp178,6 triliun. 

Namun, setelah dilakukan rasionalisasi dengan perhitungan kenaikan harga BBM dan kurs rupiah terhadap dolar AS, kebutuhan ideal anggaran Polri 2027 naik menjadi Rp184,1 triliun. 

Maka, ia mengatakan bahwa masih terdapat kekurangan sebesar Rp66,1 triliun dari pagu indikatif 2027.

Ia menjelaskan bahwa usulan penambahan anggaran itu adalah upaya berkelanjutan untuk mengakselerasi Polri menuju institusi yang semakin profesional dan memiliki kepekaan terhadap dinamika strategis. 

Menurutnya, sejumlah pertimbangan penambahan anggaran itu di antaranya mengacu pada perkembangan lingkungan strategis global, regional, nasional, termasuk teknologi informasi dan siber, hingga peningkatan kegiatan Harkamtibmas dan penegakan hukum dalam mendukung program Astacita.

Dalam usulan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun itu, menurutnya, alokasi yang paling besar adalah untuk belanja modal sebesar Rp40,6 triliun. 

Belanja modal tersebut di antaranya akan digunakan untuk pemenuhan kendaraan listrik pelayanan masyarakat, pemenuhan kendaraan khusus Brimob, pembangunan Mako Polda, Polres, Polsek, Pospol di wilayah perbatasan, pembangunan rumah dinas anggota Polri, serta pemenuhan peralatan khusus Polri untuk persiapan pengamanan Pemilu 2029.

"Kiranya hasil rapat kerja ini dapat mempertimbangkan penyesuaian maupun penambahan anggaran berdasarkan usulan kebutuhan anggaran," katanya.