PLN Kurang 20 Juta Metrik Ton Batubara, Kementerian ESDM Putar Otak

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung.

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah berupaya keras mengejar kekurangan pasokan batubara untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa pihaknya telah mengevaluasi kebutuhan pasokan batubara bagi perusahaan listrik negara tersebut dan berkomitmen untuk segera memenuhinya.

"Jadi kemarin kan disampaikan kebutuhan PLN itu adalah 154 juta (metrik ton) yang sudah dipenuhi berdasarkan kontrak 132 juta (metrik ton). Dan itu kekurangan 20 (juta metrik ton) itu lagi diusahakan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Baca Juga

Perkuat Ekosistem Digital, DSSA Gelontorkan Rp8,54 Triliun ke BMT

Terkait kebijakan relaksasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batubara, Yuliot mengungkapkan bahwa volume RKAB dipastikan akan melampaui target awal tahun 2026 yang sebesar 600 juta ton guna menyesuaikan dengan kebutuhan domestik dan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO).

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa dari total kebutuhan PLN sebesar 154 juta metrik ton, realisasi kontrak yang terjalin baru mencapai 134 juta metrik ton. 

Ia mengakui adanya kendala teknis dan ekonomi yang dihadapi produsen, terutama terkait spesifikasi kalori batubara yang dibutuhkan PLN dengan patokan harga DMO sebesar US$ 70.

"Namun saya harus akui bahwa PLN dalam 134 juta metrik ton itu membutuhkan batubara yang medium, yang kalorinya agak bagus. Sementara medium itu semakin hari semakin sedikit dan harganya juga murah, kita bikin (harga) patok karena DMO US$ 70. Nah sementara SR-nya sudah di angka 10-12. Jadi harga jual ke PLN itu untuk perusahaannya sudah tidak ada. Itulah yang menjadi trouble," jelas Bahlil.

Sebagai solusi, pemerintah mendorong fleksibilitas alokasi dan membentuk tim pengawasan lintas instansi yang melibatkan PLN, Inspektorat Jenderal, Ditjen Minerba, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

"Saya sudah minta untuk kami clear-kan untuk diprioritaskan, difleksibilitaskan. Dan semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kami membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta di antara kami, agar kami tidak baku tipu terus kerjanya," tegas Bahlil.