Menteri LH: Pembeli Minyak Sawit Wajib Jaga Lahan dari Kebakaran

Menteri LH Tekankan Tanggung Jawab Pembeli Akhir CPO Cegah Karhutla [FOTO : NET].

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa perusahaan besar selaku pembeli akhir (end buyers) minyak sawit memiliki kewajiban untuk turut menjaga lahan dari bahaya kebakaran.

"Yang saya undang dengan sangat serius adalah end buyers crude palm oil (CPO) atau minyak sawit, agar punya tanggung jawab sosial ya, sehingga memastikan CPO yang diproduksi oleh tanah dan masyarakat di sini yang mereka gunakan untuk industri bernilai tambah tinggi sekali, dipastikan mereka di sini semua bahagia, selamat dan tidak ada kebakaran," katanya di Desa Mendol, Kabupaten Pelalawan, Riau, Kamis (18/06/2026).

Ia menegaskan, korporasi pemilik konsesi lahan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga lahan di sekitar area mereka agar terhindar dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Baca Juga

Presiden Prabowo Ungkap Alasan Pihak Tertentu Tolak Program B50

"Saya juga berkoordinasi dengan teman-teman dari korporasi pemilik konsesi. Mereka punya kewajiban atau tanggung jawab moral untuk memastikan lahan sekian kilometer bahkan di luar konsesi itu harus terjaga dengan baik tidak kebakaran, tapi mereka produsen, harus ada tanggung jawab sosial dari end buyers, pembeli akhir dari produk CPO," ucap Jumhur.

Ia mengemukakan, end buyers produk CPO mayoritas merupakan perusahaan raksasa multinasional yang perlu terus membangun komunikasi dengan warga sekitar demi menjaga kelestarian lingkungan.

"Silakan kalian bersatu, berdiskusi ya (dengan masyarakat) karena kalian mendapatkan value added atau keuntungan yang tinggi dari produksi pabrikasi yang dilakukan dari sumber CPO. Silakan berpikir secara moral bagaimana membantu masyarakat di sini," katanya.

Sebagai langkah mitigasi karhutla, Menteri LH turut membangun sekat kanal di Kecamatan Kuala Kampar guna membantu warga sekitar kebun menjaga lahannya dari karhutla.

"Kalau bicara Indonesia, kami perlu membangun sekat kanal supaya kebakaran bisa direduksi mendekati nol, dibutuhkan membangun sekat kanal sebanyak 540 ribu sekat kanal (penekanan), nah, kami baru membangun sekarang total sekitar 50 ribu-lah, jadi masih baru 10 persen," paparnya.

Jumhur menekankan, pembangunan sekat kanal membuktikan bahwa gerakan bersama untuk menggenangi air layaknya bendungan dengan membatasi debit air agar air melimpah, merupakan bagian dari upaya mitigasi untuk mengurangi bencana karhutla.

Setelah membangun sekat kanal, KLH bersama pemerintah daerah juga akan mengoperasikan hujan buatan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membasahi lahan gambut.

"Jadi BNPB, kami sudah berkoordinasi intensif dengan Kepala BNPB bahwa setelah sekat-sekat kanal ini dibangun dengan baik ya, dibendung dengan baik, maka dicari waktu yang tepat kemudian diadakan hujan sehingga airnya tertampung," tuturnya.