BP MPR Kaji Penguatan Kedaulatan Rakyat dalam Demokrasi Pancasila

Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Yasonna H. Laoly.

JAKARTA - Badan Pengkajian (BP) MPR RI melakukan kajian mendalam terkait penguatan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Pancasila melalui diskusi grup terarah (FGD) di Denpasar, Bali. 

Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Yasonna H. Laoly, menyatakan bahwa forum ini bertujuan melaksanakan tugas pengkajian terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR, sekaligus menghimpun pandangan kritis dari kalangan akademisi serta pakar hukum sebagai bahan rekomendasi kelembagaan.

"Melalui forum ini kami ingin mendapatkan pandangan yang jujur dan kritis dari para akademisi mengenai pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia saat ini," kata Yasonna dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Baca Juga

Presiden Prabowo Ungkap Alasan Pihak Tertentu Tolak Program B50

FGD yang mengusung tema "Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila" tersebut menghadirkan narasumber ahli seperti Prof. I Dewa Gede Palguna, Dr. Kadek Dwita Apriani, dan Drs. I Ketut Putra Erawan. 

Yasonna menekankan bahwa Indonesia perlu melakukan refleksi terhadap kualitas demokrasi setelah lebih dari dua dekade reformasi. 

Baginya, demokrasi tidak cukup hanya diukur dari pemilu berkala, tetapi juga dari sejauh mana proses politik mampu menghadirkan representasi berkualitas dan mewujudkan tujuan bernegara.

"Kami perlu mengevaluasi apakah proses rekrutmen elite politik melalui pemilu benar-benar telah mencerminkan kedaulatan rakyat. Kritik publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi harus menjadi bahan refleksi bersama,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah temuan dikemukakan, mulai dari aspek prosedural demokrasi yang dinilai sudah berjalan baik, hingga tantangan substansial seperti belum optimalnya demokratisasi internal partai politik dan kompleksitas hubungan antara institusi politik dengan masyarakat. 

Berbagai isu strategis lain seperti fungsi pengawasan parlemen, mekanisme checks and balances, hingga tantangan demokrasi di era kecerdasan buatan turut dibahas. 

Yasonna menegaskan bahwa seluruh masukan ini akan dirangkum untuk disampaikan kepada pimpinan MPR RI sebagai kontribusi dalam memperkuat kehidupan demokrasi Indonesia agar mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.