Erick Thohir Deregulasi Aturan Kemenpora demi Industri Olahraga
Tarik Investasi Olahraga, Kemenpora Pangkas 191 Aturan Jadi 4 [FOTO: NET].
JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menempuh kebijakan deregulasi secara masif guna memacu akselerasi pertumbuhan industri olahraga sekaligus menjaring lebih banyak penanaman modal.
Kebijakan tersebut bertindak sebagai bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto demi memotong rintangan birokrasi yang dipandang merintangi roda pembangunan.
Dalam forum Konferensi Pers bertajuk Penguatan Ekosistem Olahraga Nasional dan Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia sebagai Tuan Rumah Ajang Internasional di Kantor Bakom RI, Kamis (2/7/2026), Erick menuturkan sewaktu mengawali masa bakti di Kemenpora, lembaga ini memuat 191 aturan yang mencakup berkisar 1.500 pasal.
Baca Juga
Berdasarkan pandangannya, kuantitas hukum tersebut justru menyulitkan jajaran birokrat internal dalam menyodorkan pelayanan bagi publik.
"Saya tanya ke tim, siapa yang bisa menjelaskan 191 aturan dan 1.500 pasal ini dalam tiga jam. Saya kasih hadiah. Tidak ada yang bisa," ujar Erick.
Dirinya menilai situasi tersebut memperlihatkan urgensi penyederhanaan tata hukum supaya Kemenpora andal menggerakkan peranannya sebagai instansi pelayanan publik.
"Kita ini pelayan masyarakat. Kalau kita sendiri tidak hafal SOP kita, bagaimana counterpart kita atau masyarakat bisa memahaminya?" katanya.
Erick mengutarakan tahapan deregulasi tersebut digodok selama kurun waktu mendekati tiga bulan dan pada akhirnya mengantongi restu dari Menteri Hukum.
Imbasnya, kuantitas regulasi Kemenpora dipotong secara drastis dari semula 191 kini sekadar menjadi empat aturan inti, sedangkan volume pasal menyusut dari kisaran 1.500 menjadi 600 pasal.
"Masih tebal juga, 600 pasal. Tapi ini langkah besar yang kita lakukan," ujarnya.
Cabut Kewajiban Izin Maraton
Salah satu produk hukum yang resmi dihapus ialah Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 yang pada mulanya mewajibkan pihak promotor ajang maraton mengantongi restu perizinan dari Kemenpora. Di samping itu, pihak penyokong dana atau sponsor pelaksanaan maraton sebelumnya juga diharuskan menyetorkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kepada pihak kementerian.
Menurut Erick, tata tertib tersebut justru membelenggu pelaksanaan pergelaran olahraga yang sejatinya berpotensi menstimulasi perputaran ekonomi di daerah.
"Dulu semua event maraton harus izin ke kita. Sponsor maraton juga harus masuk ke kementerian sebagai bagian PNBP. Tidak bisa seperti itu," katanya.
Dirinya menilai otoritas penguasa idealnya memosisikan diri selaku fasilitator, bukan bertindak sebagai batu sandungan bagi geliat aktivitas olahraga yang digerakkan oleh publik ataupun korporasi swasta.
Deregulasi untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Erick menjabarkan beraneka macam hasil riset membuktikan bahwa deregulasi andal mendongkrak efisiensi roda ekonomi, memperkokoh daya saing, meredam laju inflasi, serta memicu eskalasi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).
Menurut analisisnya, sumbangsih dari belanja sektor pemerintah bagi stimulus ekonomi tergolong minim, lantaran porsi terbesar pertumbuhan disokong oleh sektor investasi serta tingkat konsumsi masyarakat.
"Government spending hanya sekitar 10% sampai 15%. Sebanyak 85% pertumbuhan itu berasal dari investasi dan daya beli masyarakat," ujarnya.
Atas dasar itulah, Kemenpora berambisi melahirkan iklim usaha yang kian kondusif supaya agenda kompetisi olahraga dapat berekspansi tanpa terbebani oleh tahapan birokrasi yang berbelit-belit.
Sebagai komparasi, Erick mengisahkan tingginya angka okupansi kursi penonton kompetisi liga sepak bola di Amerika Serikat yang menyentuh kisaran 96,5%, kendati banderol harga tiket masuk terbilang mahal.
Berdasarkan pandangannya, masifnya kuantitas penonton tersebut melahirkan efek domino bagi ekonomi lewat perputaran transaksi tiket, sektor kuliner makanan dan minuman, sampai aktivitas dagang lainnya di kawasan sekitar stadion.
"Pemerintah mungkin hanya membayar hosting fee, tetapi dampak ekonominya jauh lebih besar. Itulah kenapa kita melakukan deregulasi agar pemerintah, swasta, dan daya beli masyarakat bisa tumbuh bersama," katanya.
Hilangkan Tumpang Tindih Program
Bukan sekadar mencukur produk hukum, Erick menuturkan Kemenpora pula mengawali langkah penyelarasan bermacam agenda kerja bersama kementerian mitra guna menangkal terjadinya duplikasi alokasi anggaran.
Dirinya mencontohkan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar yang pada periode sebelumnya turut digulirkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Menyikapi hal itu, kedua kementerian kini bermufakat untuk berkolaborasi sehingga pelaksanaan turnamen tingkat pelajar cukup digulirkan memanfaatkan satu sistem terpadu bersama.
"Buat apa kita saling bersaing membuat kegiatan yang sama? Lebih baik kita bersinergi," ujarnya.
Sinergitas serupa ikut dijalin bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengenai manajemen olahraga level mahasiswa. Sementara itu, kubu Kemenpora bakal menaruh fokus lebih tinggi pada sektor pembinaan atlet pelajar (student athlete) lewat penyediaan jaminan beasiswa.
Erick membeberkan pihak pemerintah telah mengalokasikan 100 slot beasiswa domestik serta 100 slot beasiswa mancanegara guna menyokong penempaan kapabilitas atlet sekaligus mengawal proteksi keberlanjutan jenjang studi mereka.
Bangun Ekosistem Industri Olahraga
Di sudut lain, Erick menandaskan jika konstruksi sektor olahraga tidak boleh sekadar mengarah pada figur atlet semata. Menurutnya, sektor industri olahraga memerlukan ekosistem penunjang yang jauh lebih luas, mencakup jajaran pelatih, wasit, pakar sport science, sampai manajemen tata kelola olahraga.
Dirinya menguraikan Kemenpora bakal mengambil peranan selaku agregator yang memfasilitasi sertifikasi profesi tenaga olahraga lewat kongsi bersama induk organisasi cabang olahraga, supaya standar kompetensi yang dimiliki selaras dengan pakem internasional.
"Kita tidak mau hanya bicara atlet. Ada pelatih, wasit, sport management, and seluruh pendukung yang harus ikut dibangun agar kompetisi olahraga bisa terus tumbuh," ujarnya.
Berdasarkan konklusi Erick, perpaduan formula deregulator, integrasi antarinstansi kementerian, beserta penguatan aspek sumber daya manusia memosisikan diri sebagai pilar utama bagi pembangunan sektor industri olahraga domestik agar kian kompetitif sekaligus andal menyumbang sumbangsih riil bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Rekomendasi
