OJK Dorong Penguatan GRC di Industri Keuangan demi Ketahanan Nasional

OJK: Industri Keuangan Perlu Perkuat GRC Hadapi Risiko Global [FOTO: NET].

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa industri jasa keuangan harus senantiasa memperkuat penerapan governance, risk, and compliance (GRC) atau tata kelola, manajemen risiko, serta kepatuhan untuk menghadapi tantangan risiko global yang kian kompleks.

Dalam Risk and Governance Summit (RGS) 2026 di Jakarta, Selasa, Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena menyatakan bahwa dinamika lanskap risiko global yang kian cepat menuntut setiap organisasi untuk memperkuat tata kelola dan manajemen risiko agar lebih adaptif terhadap berbagai tantangan.

Menurutnya, tantangan utama yang harus diantisipasi industri jasa keuangan mencakup risiko siber, penyalahgunaan kecerdasan buatan, perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, hingga perubahan iklim.

Baca Juga

Peringkat S&P Jadi Momentum Indonesia Pertahankan Kepercayaan Investor

Sophia menegaskan bahwa penerapan GRC kini bukan lagi sekadar instrumen kepatuhan, melainkan telah menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan organisasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut Sophia, penguatan GRC selaras dengan Astacita ketujuh pemerintah yang menitikberatkan pada reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menyatakan bahwa tata kelola yang baik adalah landasan bagi kredibilitas kelembagaan, kepastian berusaha, serta peningkatan kepercayaan investor.

Ferry menambahkan, konsep future-ready governance harus mampu mengantisipasi risiko sebelum menjadi krisis, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan gangguan rantai pasok global.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menekankan bahwa transformasi digital harus menjadi motor penggerak peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.

"Digitalisasi bukanlah tujuan akhir. Digital merupakan pengungkit bagi seluruh sektor ekonomi. Karena itu, transformasi digital harus menjadi katalis peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat," kata Edwin.

RGS 2026 diselenggarakan OJK dengan tema Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity sebagai forum untuk memperkuat kolaborasi regulator, industri jasa keuangan, akademisi, dan pemangku kepentingan guna membangun tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang lebih efektif bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.