Pemerintah Salurkan Dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Senilai Rp800.000 per Keluarga, Ini Syarat dan Cara Pencairannya

Pemerintah Salurkan Dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Senilai Rp800.000 per Keluarga, Ini Syarat dan Cara Pencairannya

Jakarta — Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam pencairan dana tahap terbaru ini, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar akan menerima bantuan senilai Rp800.000. Dana tersebut kini telah mulai dicairkan secara bertahap ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI), memastikan bahwa bantuan tepat sasaran sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Program BPNT merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk mendukung keluarga dengan kondisi ekonomi paling rentan di Indonesia. Bantuan ini memungkinkan KPM untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui pembelian di e-Warong atau mitra resmi yang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah. Seperti diberitakan, penting bagi setiap KPM untuk memeriksa saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui rekening BNI mereka agar tidak ketinggalan dalam penerimaan bantuan ini, Senin, 13 Januari 2025.

Berbicara mengenai penyaluran bantuan ini, seorang narasumber dari pihak Kementerian Sosial menyatakan, "Penyaluran BPNT tahun ini kami upayakan lebih tepat waktu dan tepat sasaran. Kami berusaha memastikan setiap KPM yang memang layak menerima bantuan dapat merasakannya tanpa kendala."

Syarat Penerima Dana Bansos BPNT 2025: Kepatuhan Pada Kriteria Tepat Sasaran

Pemerintah telah menetapkan sejumlah syarat bagi penerima BPNT 2025, yang mengambil acuan dari data dan survei resmi untuk memastikan bahwa bantuan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar layak. Berikut adalah syarat utama yang harus dipenuhi:

1. Status Ekonomi Rendah: Penerima harus termasuk dalam kelompok masyarakat dengan status ekonomi rendah, yang diukur dari desil pendapatan tertinggi hingga 20 persen atau dalam kategori desil 1 dan 2. Kriteria ini memastikan bantuan benar-benar diarahkan kepada keluarga yang paling memerlukan.

2. Tidak Berstatus TNI, ASN, atau Polri: Hanya warga negara sipil yang bukan anggota TNI, ASN, maupun Polri yang berhak menerima bantuan ini, mengingat mereka sudah mendapatkan penghasilan tetap yang dianggap mencukupi.

3. Penghasilan di Bawah UMR: Calon penerima juga harus memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini untuk memastikan bahwa bantuan ditargetkan pada kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan lebih rendah.

4. Tidak Sebagai Pendamping Sosial atau Pekerja Sosial: Mereka yang terlibat dalam pelaksanaan program sosial tidak diperkenankan menerima BPNT, untuk menjaga transparansi dan menghindari konflik kepentingan.

5. Terdaftar dalam DTKS: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi rujukan utama dalam verifikasi penerima bantuan. Calon penerima harus terdaftar dalam sistem ini agar bantuan bisa dikucurkan.

6. Tidak Memiliki Usaha Besar: Penerima bantuan juga tidak boleh memiliki usaha dalam skala besar atau masuk kategori mampu. Program ini dirancang khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di sektor informal.

Evaluasi dan verifikasi data penerima terus dilakukan untuk menjaga keakuratan dan transparansi distribusi bantuan. Pemerintah berharap program ini tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga memberi dampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara umum.

Cara Cek Saldo BPNT di Rekening BNI: Panduan Praktis

Bagi KPM yang ingin memeriksa saldo BPNT mereka di rekening BNI, terdapat dua cara yang disarankan:

1. Melalui ATM BNI:
- Masukkan KKS ke mesin ATM.
- Input PIN KKS.
- Pilih menu 'Cek Saldo' untuk memastikan bahwa dana bantuan sebesar Rp800.000 telah tersedia.

2. Aplikasi BNI Mobile Banking:
- Login ke aplikasi BNI Mobile Banking dengan ID dan PIN Anda.
- Navigasi ke menu 'Informasi Saldo’ untuk melihat saldo terkini, termasuk dana BPNT yang sudah cair.

Bagi yang belum mendapatkan dana, pemerintah menjamin bahwa pencairan akan terus berlangsung hingga semua KPM menerima bagian mereka. Langkah ini diharapkan dapat memberikan pengaruh signifikan bagi keluarga yang memenuhi kriteria penerima, membantu mereka mengatasi kebutuhan pokok dan mendukung kesejahteraan yang lebih baik.

Dengan pelaksanaan BPNT yang terus mengalami perbaikan, masyarakat diharapkan dapat lebih merasakan manfaat program bansos secara maksimal dan berkelanjutan