Pemerintah Berikan Subsidi Kedelai Rp2.000 per Kg Melalui Bulog

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

JAKARTA - Pemerintah memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram (kg) melalui Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga kedelai di tengah pelemahan rupiah dan tingginya ketergantungan impor komoditas tersebut.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan subsidi yang diberikan untuk tahap pertama sebanyak 250 ribu ton kedelai karena komoditas tersebut hampir seluruhnya masih bergantung pada impor.

“Kami sudah memutuskan rapat di sini, kedelai yang hampir seratus persen impor itu kami putuskan disubsidi Rp2.000 per kg. Pemerintah menyediakan untuk 250 ribu ton pertama melalui Bulog,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas Perkembangan Harga Komoditas Pangan di Jakarta, Selasa.

Baca Juga

Bulog Kejar Kesepakatan Ekspor Beras ke Malaysia dan Singapura

Menurut Zulhas, pemerintah mengantisipasi pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi memengaruhi harga kedelai di dalam negeri karena sebagian besar kebutuhan komoditas tersebut dipenuhi dari impor. Ia mengatakan subsidi tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga kedelai agar tidak membebani pelaku usaha tahu-tempe maupun masyarakat.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran subsidi kedelai tahap pertama tersebut mencapai sekitar Rp500 miliar. “Kedelai untuk 250 ribu ton pertama, ya. Kalau Rp2.000 per kg, berarti (total anggaran subsidi sekitar) Rp500 miliar,” ungkapnya. Zulhas menjelaskan keputusan subsidi kedelai tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, pemerintah akan menyurati Kementerian Keuangan untuk proses teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. “Nanti Bulog yang akan (mengkaji) teknisnya seperti apa,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan teknis pelaksanaan subsidi kedelai tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan asosiasi pengusaha kedelai. Ia menjelaskan bahwa pembahasan diperlukan agar pelaksanaan kebijakan subsidi kedelai dapat berjalan maksimal.

“Nanti kami rapat dulu dengan Kementerian Perdagangan, kemudian dengan Kementerian Keuangan, termasuk juga dengan nanti asosiasi pengusaha kedelai, sehingga hasilnya itu maksimal,” ucap Ahmad. Ia mengatakan subsidi kedelai tersebut nantinya diarahkan langsung kepada perajin tahu dan tempe, bukan dijual di pasar umum. “Jadi tidak dijual di pasar, tapi dijual langsung ke perajinnya supaya harganya jadi lebih rendah,” tuturnya.

Di sisi lain, Ketua Koperasi Perajin Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Hugo Siswaya pada Minggu (7/6/2026) menyebut kenaikan harga kedelai akibat pelemahan nilai tukar rupiah masih memberatkan ratusan pengusaha tahu dan tempe di wilayah tersebut. 

Pemilik pabrik tahu di Kecamatan Cianjur, Taufik Munandar, mengatakan pelemahan rupiah berdampak terhadap harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama produksi tahu dan tempe. Harga kedelai disebut mencapai sekitar Rp10.500 per kg.

Dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024, Harga Acuan Penjualan (HAP) kedelai lokal di tingkat konsumen atau perajin tahu-tempe ditetapkan maksimal Rp11.400 per kg, sedangkan HAP kedelai impor maksimal Rp12.000 per kg. 

Lebih lanjut, pemerintah menilai intervensi harga kedelai diperlukan agar tekanan harga bahan baku tidak menular ke harga produk pangan berbasis kedelai yang banyak dikonsumsi masyarakat.