Kementerian PU Kucurkan Rp1,1 Triliun untuk Pemulihan Padang

Pulihkan Infrastruktur Pasca-Bencana, Padang Dapat Rp1,1 Triliun [FOTO: NET].

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan dana senilai Rp1,1 triliun guna memperbaiki berbagai fasilitas publik yang hancur dipicu oleh bencana banjir bandang serta tanah longsor yang menerjang Kota Padang, Sumatera Barat pada pengujung November 2025.

Pemerintah"Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk pemulihan infrastruktur di Kota Padang," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Reski Wahyudi di Padang, Rabu.

Pada langkah perdana, aktivitas konstruksi bakal dipusatkan pada pembenahan saluran irigasi Bendung Koto Tuo serta Bendung Gunung Nago, di samping penanganan beberapa area krusial penahan luapan air.

Baca Juga

Sekolah Rakyat Cirebon Tampung 270 Siswa Kurang Mampu

Proses teknis ini mencakup pembuatan dinding penahan tanah, kokohisasi tebing sungai, serta pengerjaan cekdam guna mengatur pergerakan sedimen di sepanjang jalur aliran Batang Kuranji maupun Air Dingin.

Kendati demikian, menurutnya, kendati otoritas pusat sudah mengalokasikan dana bernilai Rp1,1 triliun tersebut, aktivitas rekonstruksi atau pemulihan fasilitas hanya dapat berjalan secara optimal sesudah Pemerintah Kota Padang merampungkan masalah pembebasan tanah.

"Kami berharap Pemkot Padang dapat mempercepat prosesnya sehingga target pelaksanaan di Agustus dapat terealisasi," harap dia.

Lewat cetak biru yang ada, Kementerian PU melalui BWS V Padang memproyeksikan serta mematok target bahwa proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Padang bisa dirampungkan dalam kurun waktu tiga tahun mendatang.

Di lain pihak, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan bahwa pemulihan fasilitas pascabencana dikerjakan secara menyeluruh, mulai dari penyelesaian ganti rugi tanah, normalisasi area sungai, manajemen sedimentasi, pendirian sarana pengendali banjir, hingga pemantapan rencana tata ruang selaku tindakan mitigasi jangka panjang demi menekan potensi bencana di masa depan.

"Pemkot Padang siap memberikan dukungan penuh penyelesaian persoalan lahan," ujarnya.

Bahkan, pilihan untuk memindahkan pemukiman penduduk siap ditempuh andai skema tersebut menjadi solusi paling ideal untuk memproteksi keselamatan warga yang tinggal di kawasan berkategori kerawanan tinggi, tutur mantan Wali Kota Padang Panjang tersebut.