Menteri LH Minta Sumbar Segera Susun Peta Jalan Penanganan Sampah
Menteri LH Targetkan Persoalan Sampah di Sumbar Tuntas pada 2027 [FOTO: NET].
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Moh Jumhur Hidayat menginstruksikan pemerintah daerah untuk menuntaskan permasalahan sampah di Sumatera Barat (Sumbar) pada 2027, serta menyusun peta jalan penanganan dari hulu ke hilir.
"Saya ingin setelah rakor dari sini, kami punya roadmap untuk Sumatera Barat. Nanti akan muncul beberapa kebutuhan, dari mana yang bisa kami support, apa saja yang bisa kami support. Intinya setahun dua tahun ke depan harus tuntas. Minimal akhir tahun 2027 urusan sampah harus sudah selesai semua," kata Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur dalam pernyataan dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu.
Disampaikan usai rapat koordinasi di Padang Pariaman, Sumbar, Selasa (14/7), Menteri LH Jumhur menyebut kolaborasi lintas pemerintahan menjadi bagian yang penting untuk orkestrasi dan pengawalan terpadu.
Baca Juga
Langkah ini tidak hanya sekadar menambah fasilitas pemrosesan akhir, tetapi sudah mulai berfokus untuk mengubah konsep pengelolaan sampah yang sebelumnya dianggap sebagai beban ekologis, menjadi tata kelola lingkungan yang modern, bernilai, dan berkelanjutan.
KLH/BPLH sendiri menyatakan siap memberikan dukungan terukur agar pemerintah daerah dapat mencapai tenggat waktu yang telah ditetapkan di peta jalan dalam menyelesaikan persoalan sampah.
Jumhur menjelaskan bahwa peta jalan strategis tersebut mencakup perubahan kebiasaan masyarakat dalam pengurangan sampah sejak dari sumber, penguatan peran bank sampah, optimalisasi teknologi pengolahan, hingga memastikan setiap fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) beroperasi dengan menerapkan teknis pengelolaan yang mengedepankan prinsip perlindungan lingkungan secara ketat.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah memandang pertemuan tersebut sebagai momentum penting. Menurutnya, pembenahan harus dilakukan secara terpadu agar persoalan sampah di Sumatera Barat tidak menghambat pembangunan daerah.
"Persampahan masih menjadi permasalahan terbesar di Sumatera Barat. Beberapa permasalahan tersebut memerlukan pembenahan tata kelola persampahan secara menyeluruh yang dimulai dari pengurangan sampah di sumber, penguatan bank sampah, peningkatan kapasitas pengolahan, hingga pemrosesan akhir yang memenuhi standar lingkungan," ujar Gubernur Sumbar.
Rekomendasi
