Kemenhut Prioritaskan Rehabilitasi Hulu Sungai di Aceh hingga Sumbar
Atasi Bencana, Kemenhut Fokus Pulihkan Hulu Sungai di Tiga Provinsi [FOTO: NET].
JAKARTA - Kementerian Kehutanan mendahulukan agenda rehabilitasi bentang alam di wilayah hulu sungai untuk menanggulangi akar permasalahan dari bencana hidrometeorologi yang menerjang beberapa daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Dyah Murtiningsih menyampaikan bahwa pemulihan ekosistem di sektor hulu memiliki peran penting dan amat krusial ketimbang sekadar membenahi infrastruktur di sektor hilir yang terkena imbas, dengan tujuan potensi ancaman sejenis di masa depan dapat dikurangi.
"Kami perbaiki tidak hanya yang terdampak, tetapi justru hulunya yang menyebabkan itu terjadi. Fokusnya melakukan rehabilitasi pada area-area yang menjadi penyebab bencana hidrometeorologi," kata dia usai acara "Peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia" di Jakarta, Rabu.
Baca Juga
Dyah menjabarkan bahwa taktik ini diterapkan sebagai jawaban menyeluruh atas rentetan peristiwa banjir bandang serta tanah longsor yang sebelumnya melanda ketiga provinsi tersebut.
Pusat penanggulangan darurat dari sektor hulu sampai hilir ini dipastikan bakal menyasar kawasan-kawasan kritis yang terletak di dalam area hutan maupun di area penggunaan lain di luar kawasan hutan.
Guna memaksimalkan pengembalian vegetasi di luar area hutan, Dyah menerangkan bahwa Kemenhut secara masif membangun kemitraan bersama pemerintah daerah demi menyelaraskan data hasil pemetaan lahan kritis yang terkena dampak bencana.
Sebagai contoh, aliran Sungai Aek Godang di Sibolga, Sumatera Utara, atau Sungai Aek Sommanggita, Aek Godang, Aek Hopong Na Dao, dan Aek Paru di Hutanabolon, Tapanuli Tengah yang bukan cuma melewati fase pendangkalan ekstrem namun sebagian besarnya telah tertimbun pascabanjir bandang serta longsor menghantam area perbukitan di sektor hulu sungai tersebut pada November 2025.
Dyah menambahkan bahwa upaya pemulihan serta pembangunan kembali lingkungan ini juga disokong lewat pengajuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) berbobot Rp600 miliar pada APBN tahun berjalan yang didistribusikan ke sejumlah direktorat jenderal.
Kemenhut memanfaatkan sebagian dari dana itu untuk mempertegas penegakan supremasi hukum di kawasan hulu sungai guna mengantisipasi tindakan pembalakan hutan yang mendorong merosotnya daya dukung lingkungan.
"Anggaran tambahan tersebut tidak hanya dialokasikan untuk penanaman pohon, melainkan juga untuk mendanai perbaikan tata kelola kehutanan terpadu dan kelanjutan program perhutanan sosial-penegakan hukum yang ada di sana, kemudian kita rehabilitasi," kata dia.
Dyah menyatakan rasa optimistisnya bahwa lewat penyatuan program antara rehabilitasi sektor hulu serta penegakan hukum ini, potensi bahaya bencana hidrometeorologi dapat ditekan secara masif di masa mendatang.
Rekomendasi
