Optimalkan Bonus Demografi, Pemerintah Bentuk Komite K3P
Sekretaris Kemendukbangg, Budi Setiyono. [Foto: via ANTARA]
JAKARTA - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) bersama beberapa kementerian terkait tengah mematangkan pembentukan Komite Kebijakan Sektor Ketenagakerjaan dan Pendidikan (K3P) demi memaksimalkan bonus demografi secara berkelanjutan.
"Kami melakukan pembicaraan lintas kementerian dan lembaga untuk mengimplementasikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan di sektor ketenagakerjaan dan pendidikan. Kolaborasi ini dibentuk untuk mendukung konstruksi yang sedang disusun oleh Presiden Prabowo agar Indonesia bisa melakukan akselerasi menuju negara maju dan mendukung perolehan 8 persen pertumbuhan ekonomi," kata Sekretaris Kemendukbangga Budi Setiyono dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Ia menerangkan, peta jalan tersebut dipersiapkan sebagai langkah mengkapitalisasi bonus demografi supaya surplus penduduk usia produktif dapat didayagunakan secara maksimal.
Baca JugaRI Suarakan Kolaborasi Atasi Krisis Iklim di Forum ESCAP Bangkok
Oleh sebab itu, pihaknya menginisiasi rencana aksi bersama di kedua sektor tersebut guna memetakan jumlah tenaga kerja, kebutuhan kompetensi, serta kapasitas serapan pasar secara presisi melalui Komite K3P.
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya dapat terealisasi apabila terdapat keselarasan antara sektor pendidikan dan tenaga kerja, sehingga, perhitungan yang presisi mulai dari hulu hingga hilir sangat diperlukan agar penduduk di usia produktif mampu terserap secara optimal.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Anwar Sanusi memaparkan, dinamika dunia kerja ke depan masih sangat tinggi, mulai dari penyelarasan mismatch, kondisi sektor informal, hingga adanya tantangan digitalisasi dengan kecerdasan buatan atau AI yang memicu pergeseran ke jenis pekerjaan baru.
"Penyusunan employment outlook menjadi sangat penting sebagai instrumen navigasi guna melihat peta pasar kerja di masa depan. Data tersebut nantinya dapat digunakan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran," ucap Anwar.
Merespons langkah kolaboratif tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) M. Samsuri mengutarakan, sinergi lintas sektor bakal menjadi gambaran penting dalam merancang kurikulum masa depan yang adaptif terhadap dinamika dunia kerja.
Ia pun menggarisbawahi pentingnya optimalisasi pendidikan tinggi, khususnya jalur vokasi, sebagai penghubung kolaborasi dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) milik Kemenaker.
Melalui sinkronisasi ini, diharapkan peningkatan kualitas SDM perguruan tinggi dapat berjalan beriringan dengan kebutuhan riil di sektor industri.
Sejalan dengan hal itu, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian, Sidik Herman, menegaskan dukungan penuh terhadap kolaborasi dan sinergi lintas kementerian serta lembaga ini.
Pihaknya berkomitmen supaya sektor industri dapat ikut andil secara aktif dan memberikan kontribusi nyata guna menyokong keberhasilan program besar yang diproyeksikan menjadi agenda nasional tersebut.
Rekomendasi
