Suahasil Pastikan Kanal Aduan Kemenkeu Tetap Terbuka untuk Publik

Menteri Keuangan Suahasil Nazara [FOTO: NET].

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan saluran pengaduan masyarakat tetap dibuka guna menampung laporan seputar permasalahan di lingkungan kementerian, termasuk urusan perpajakan serta kepabeanan dan cukai.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, masyarakat dapat terus mengajukan laporan ke Kemenkeu lewat beragam saluran yang telah disediakan.

"Berbagai macam channel laporan terbuka. Laporan terkait pajak terbuka, laporan kepabeanan dan cukai terbuka. Biasanya dua ini yang cukup banyak. Laporan kepada Kementerian Keuangan secara umum juga terbuka," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Baca Juga

Wintermar Jual Kapal Tak Produktif untuk Bayar Utang, Incar Kontrak Migas Baru

Pernyataan tersebut dilontarkan sewaktu Suahasil dimintai konfirmasi mengenai kelanjutan saluran pengaduan yang sebelumnya dicanangkan Purbaya Yudhi Sadewa berlabel "Lapor Pak Purbaya".

Menurut pandangan Suahasil, pengaduan masyarakat dapat terus disalurkan melalui kanal yang tersedia di tiap unit eselon I maupun kanal Kemenkeu secara utuh.

"Channel untuk melaporkan segala sesuatu tetap kami buka dan akan kami kerjakan secara institusional," ujarnya.

Suahasil menegaskan, saban laporan yang masuk bakal diteliti dan ditindaklanjuti selaras dengan aturan yang berlaku.

Ia turut menyebutkan peran Inspektorat Jenderal Kemenkeu untuk mencermati laporan yang masuk.

"Saya punya Inspektur Jenderal yang saya minta untuk melihat secara keseluruhan kalau ada laporan, artinya apa, dan kemudian tentu kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Suahasil.

Berawal dari "Lapor Pak Purbaya"

Sebelumnya, kanal "Lapor Pak Purbaya" dikenalkan oleh Purbaya Yudhi Sadewa tatkala menjabat Menteri Keuangan pada Oktober 2025. Kanal tersebut disiapkan demi menjaring keluhan warga perihal pelayanan pajak dan bea cukai.

Warga dapat mengirimkan pengaduan melalui pesan WhatsApp ke nomor yang disediakan Kemenkeu.

Dalam pemberitaan Antara pada 15 Oktober 2025, Purbaya menerangkan bahwa kanal itu ditujukan buat warga yang menyimpan keluhan perihal urusan pajak, petugas pajak, petugas bea cukai, maupun persoalan lain seputar pajak dan kepabeanan.

"Kan sebelumnya saya janji nih, komplain masalah bea cukai, dan khusus bea cukai dan pajak ya, bisa 'Lapor Pak Purbaya'," kata Purbaya sewaktu memperkenalkan layanan tersebut.

Purbaya kala itu membeberkan, laporan yang masuk tidak serta-merta langsung dieksekusi. Kemenkeu terlebih dahulu menghimpun dan memilah laporan guna menentukan pengaduan yang dapat ditindaklanjuti.

Menurutnya, tiap laporan memerlukan proses validasi terlebih dahulu sebelum diproses lebih jauh.

Layanan tersebut mulai beroperasi pada hari pertama diperkenalkan. Laporan yang masuk lewat WhatsApp dihimpun terlebih dahulu lalu diseleksi untuk menentukan laporan yang dianggap perlu ditindaklanjuti.

"Kami akan divalidasi dulu. Begitu divalidasi oke, kami akan follow-up. Jadi harusnya semaksimal mungkin kami follow-up. Sampai enggak ada lagi yang ngeluh," kata Purbaya seperti diberitakan Kontan.

Pada masa itu, Purbaya juga mengutarakan bahwa laporan masyarakat dapat dipakai untuk menindaklanjuti dugaan kekeliruan aparatur di bidang pajak maupun bea cukai. Namun, laporan warga tetap diperiksa terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah penanganan.

Ribuan Aduan Masuk

Kanal "Lapor Pak Purbaya" lantas dibanjiri ribuan laporan dari masyarakat.

Antara melaporkan pada Oktober 2025, tercatat 15.933 pesan telah masuk lewat layanan tersebut. 

Dari angka itu, sebanyak 2.459 pesan berisikan ucapan selamat atau apresiasi, sedangkan 13.285 aduan berada dalam proses verifikasi saat data dipaparkan.

Sebagian besar laporan bersinggungan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Purbaya kala itu menyebut laporan masyarakat antara lain berkenaan dengan perilaku petugas Bea Cukai di lapangan. Selain itu, ada pula laporan terkait dugaan peredaran barang ilegal.

Kemenkeu lantas membentuk tim khusus yang melibatkan staf ahli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak untuk menyaring dan menangani aduan yang masuk.

Purbaya mengutarakan bahwa kanal aduan langsung dari masyarakat merupakan salah satu wahana mendapatkan masukan perihal kondisi di lapangan. Ia juga menegaskan laporan tersebut bakal ditindaklanjuti usai melewati tahapan verifikasi.

Suahasil: Kanal Pengaduan Tetap Terbuka

Memasuki kepemimpinan Suahasil Nazara di Kementerian Keuangan, skema pengaduan masyarakat dipastikan tetap dibuka.

Suahasil menyampaikan, masyarakat tidak perlu ragu melayangkan laporan mengenai masalah yang terjadi di lingkungan Kemenkeu.

"Kalau ingin memberikan penekanan mengenai Kementerian Keuangan, masih bisa melapor ke Kementerian Keuangan? Bisa," ujar Suahasil.

Menurutnya, kanal aduan tidak sebatas menampung isu pajak dan kepabeanan, melainkan Kemenkeu turut menyediakan kanal laporan secara umum.

Suahasil mengutarakan, laporan dari warga akan menjadi bagian dari mekanisme institusional Kemenkeu. Demi menggaransi laporan tersebut ditangani, ia menginstruksikan Inspektur Jenderal untuk memantau laporan yang masuk secara menyeluruh.

"Tentu misalnya akan ada yang bertanya, 'Pak, saya sudah melapor, tetapi tidak ditindaklanjuti.' Saya punya Inspektur Jenderal yang saya minta untuk melihat secara keseluruhan kalau ada laporan, artinya apa, dan kemudian tentu kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Suahasil.

Ia menambahkan, kanal pelaporan dapat diakses pada setiap unit eselon I maupun di tingkat Kementerian Keuangan secara keseluruhan.

"Channel laporan di setiap unit eselon I dan di Kementerian Keuangan secara keseluruhan tetap kami buka. Kami mengundang masyarakat untuk melaporkan melalui jalur-jalur tersebut," kata Suahasil